Oleh: Mohamad Sobari | Darustation
“Kebijakan publik yang baik tidak hanya lahir dari gagasan yang baik, tetapi juga dari proses komunikasi yang tepat.”
Beberapa hari terakhir, masyarakat Jakarta kembali disuguhi berbagai pemberitaan mengenai usulan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ). Mulai dari usulan menaikkan tarif Transjakarta menjadi Rp5.000, tarif Transjabodetabek menjadi Rp10.000, hingga rencana mengenakan tarif Rp2.000 untuk Mikrotrans setelah masa uji coba gratis berakhir.
Secara substansi, setiap usulan tentu layak dikaji. DTKJ memang memiliki mandat memberikan rekomendasi dan masukan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai penyelenggaraan transportasi.
Namun yang menarik untuk dicermati bukan hanya isi usulannya, melainkan bagaimana usulan tersebut dikomunikasikan kepada publik.
Apakah setiap rekomendasi memang perlu terlebih dahulu menjadi konsumsi media, sebelum dibahas secara menyeluruh bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta?
Antara Rekomendasi dan Keputusan
Dalam sistem pemerintahan, terdapat perbedaan yang jelas antara pemberi rekomendasi dan pengambil keputusan.
DTKJ berfungsi memberikan masukan berdasarkan kajian.
Sedangkan keputusan mengenai tarif berada pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai kewenangan yang dimiliki.
Karena itu, ketika sebuah rekomendasi langsung menjadi berita utama, tidak sedikit masyarakat yang menganggap bahwa keputusan sudah hampir pasti diambil. Padahal kenyataannya, rekomendasi masih dapat diterima, diubah, ditunda, atau bahkan tidak dilaksanakan sama sekali.
Perbedaan ini penting dipahami agar ruang publik tidak dipenuhi oleh asumsi yang belum tentu sesuai dengan proses pengambilan keputusan.
Rp3.500 Bukan Sekadar Nominal
Tarif Rp3.500 telah bertahan sejak tahun 2005.
Selama lebih dari dua puluh tahun, angka tersebut melewati berbagai perubahan kondisi ekonomi dan pergantian beberapa gubernur.
Karena konsistensinya, Rp3.500 telah berubah menjadi simbol keterjangkauan transportasi publik di Jakarta.
Bukan berarti tarif tersebut tidak boleh berubah.
Namun setiap perubahan harus dibangun di atas dasar yang kuat, komunikasi yang jelas, serta peningkatan kualitas layanan yang dapat dirasakan masyarakat.
Mikrotrans dan Pertanyaan yang Belum Terjawab
Usulan tarif Rp2.000 untuk Mikrotrans juga memerlukan penjelasan yang komprehensif.
Publik berhak mengetahui:
- apakah masa uji coba memang telah memenuhi target evaluasi;
- bagaimana hasil kajian terhadap jumlah penumpang;
- bagaimana dampaknya terhadap masyarakat berpenghasilan rendah;
- apakah integrasi tarif dengan Transjakarta tetap dipertahankan;
- bagaimana proyeksi peningkatan kualitas layanan.
Tanpa penjelasan tersebut, masyarakat hanya menerima informasi berupa angka, bukan alasan di balik angka tersebut.
Jangan Terjebak pada Solusi yang Paling Mudah
Kenaikan tarif sering dipandang sebagai cara tercepat meningkatkan pendapatan.
Padahal, langkah tersebut seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah seluruh potensi lain dimanfaatkan secara optimal.
Sebagai BUMD yang mengelola jutaan perjalanan setiap bulan, Transjakarta memiliki banyak peluang untuk memperkuat pendapatan non-tiket.
Misalnya:
- memperluas kerja sama iklan digital di halte dan armada;
- mengembangkan skema naming rights halte;
- mengoptimalkan penyewaan ruang usaha;
- memperkuat pengembangan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD);
- membangun kolaborasi dengan sektor swasta;
- memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional.
Model pembiayaan seperti ini telah diterapkan di berbagai kota dunia dan terbukti membantu menjaga keberlanjutan layanan tanpa seluruh beban dialihkan kepada penumpang.
Komunikasi Publik Adalah Bagian dari Kebijakan
Di era keterbukaan informasi, publik tentu berhak mengetahui berbagai wacana yang berkembang.
Namun, keterbukaan juga perlu disertai konteks.
Apabila sebuah usulan dipublikasikan tanpa penjelasan mengenai statusnya, masyarakat dapat salah memahami bahwa kebijakan sudah diputuskan.
Karena itu, akan lebih baik apabila setiap rekomendasi strategis terlebih dahulu disampaikan secara resmi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta kajian lengkapnya. Setelah dilakukan pembahasan dan diperoleh arah kebijakan yang lebih jelas, hasilnya kemudian dikomunikasikan kepada masyarakat secara terbuka.
Dengan pendekatan seperti ini, ruang diskusi publik tetap terjaga, tetapi tidak menimbulkan kebingungan atau spekulasi yang tidak perlu.
Rekomendasi Darustation
Sebagai bagian dari diskusi publik, ada beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan:
- Perkuat jalur konsultasi kelembagaan antara DTKJ dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum usulan strategis dipublikasikan secara luas.
- Publikasikan kajian secara lengkap, bukan hanya angka tarif, agar masyarakat memahami dasar pengambilan rekomendasi.
- Optimalkan pendapatan non-tiket sebelum menjadikan kenaikan tarif sebagai pilihan utama.
- Libatkan masyarakat dan akademisi dalam forum konsultasi publik sehingga kebijakan lahir dari proses yang partisipatif.
- Fokus pada peningkatan kualitas layanan, karena kepercayaan masyarakat dibangun dari pengalaman menggunakan transportasi publik setiap hari.
Penutup
Jakarta membutuhkan sistem transportasi publik yang berkelanjutan, efisien, dan dipercaya masyarakat.
Kepercayaan tersebut tidak hanya dibangun melalui armada baru atau tarif yang terjangkau, tetapi juga melalui proses pengambilan keputusan yang transparan, komunikasi yang jelas, dan penghormatan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.
Usulan DTKJ merupakan bagian penting dari proses tersebut. Namun, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, setiap rekomendasi strategis akan lebih efektif apabila terlebih dahulu dibahas secara komprehensif bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kemudian disampaikan kepada masyarakat dengan data, alasan, dan alternatif yang lengkap.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mengetahui berapa tarif yang akan dibayar. Masyarakat juga ingin memahami mengapa keputusan itu diambil, bagaimana prosesnya, dan apakah semua pilihan lain telah dipertimbangkan. Itulah esensi kebijakan publik yang transparan dan berpihak kepada kepentingan bersama. (ds)
