Oleh Mohamad Sobari | Darustation.com
“Ketika data menentukan siapa yang dibantu, maka persoalannya bukan hanya siapa yang masuk dalam daftar. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: apakah data tersebut benar-benar menggambarkan kehidupan masyarakat yang sebenarnya?”
Desil: Angka yang Kini Semakin Penting
Belakangan ini masyarakat semakin sering mendengar istilah Desil 1, Desil 2, Desil 3 hingga Desil 10.
Istilah tersebut muncul dalam berbagai pembahasan mengenai bantuan sosial, DTSEN, PKH, Program Sembako, PBI-JK dan berbagai program perlindungan sosial pemerintah.
Di media sosial pun bermunculan infografis yang mencoba menjelaskan posisi masing-masing desil berdasarkan pendapatan, kondisi rumah, kendaraan, aset, hingga gaya hidup.
Sekilas semuanya terlihat sederhana.
Semakin kecil angka desil, semakin rendah tingkat kesejahteraan. Semakin besar angka desil, semakin tinggi tingkat kesejahteraan.
Tetapi kehidupan masyarakat tidak sesederhana sebuah tabel.
Di sinilah kita perlu berhenti sejenak dan bertanya:
Apakah benar seseorang bisa menentukan desilnya hanya dengan melihat penghasilan bulanan?
Jawabannya: tidak sesederhana itu.
Memahami Desil dari Dasarnya
Secara sederhana, desil merupakan pembagian masyarakat ke dalam 10 kelompok berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraan.
Desil 1 berada pada kelompok kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan Desil 10 berada pada kelompok kesejahteraan relatif paling tinggi.
Artinya, desil sebenarnya lebih tepat dipahami sebagai peringkat relatif, bukan sebagai label kemiskinan atau kekayaan seseorang.
Badan Pusat Statistik juga menegaskan bahwa pengeluaran per kapita tidak dapat disamakan begitu saja dengan desil. Desil menunjukkan posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan.
Jadi, ketika seseorang mengatakan:
“Penghasilan saya Rp2 juta, berarti saya Desil 6.”
pernyataan tersebut belum tentu benar.
Lalu dari Mana Muncul Angka-Angka dalam Infografis?
Infografis yang menjadi bahan ulasan ini menampilkan rentang nominal tertentu untuk Desil 1 hingga Desil 10.
Agar mudah dibaca, berikut rangkumannya:
| Desil | Gambaran Ekonomi | Estimasi Pendapatan/Pengeluaran per Bulan* | Gambaran Umum Kondisi |
| 1 | Sangat Miskin | < Rp480 ribu | Kondisi ekonomi sangat terbatas |
| 2 | Miskin | Rp480–600 ribu | Kebutuhan dasar masih sangat terbatas |
| 3 | Hampir Miskin | Rp600–750 ribu | Kondisi ekonomi rentan |
| 4 | Rentan Miskin | Rp750 ribu–Rp1,1 juta | Mulai memiliki kondisi rumah dan aset dasar |
| 5 | Menengah Bawah | Rp1,1–1,8 juta | Kondisi relatif lebih baik |
| 6 | Menengah | Rp1,8–2,8 juta | Kondisi ekonomi relatif stabil |
| 7 | Menengah | Rp2,8–4 juta | Mulai memiliki aset/usaha yang lebih baik |
| 8 | Menengah Atas | Rp4–6,5 juta | Kemampuan ekonomi relatif lebih tinggi |
| 9 | Mampu | Rp6,5–12 juta | Kepemilikan aset relatif tinggi |
| 10 | Sangat Mampu | > Rp12 juta | Kelompok dengan posisi kesejahteraan relatif tertinggi |
*Catatan penting: angka dalam tabel tersebut adalah angka yang tercantum pada infografis yang sedang diulas, bukan batas resmi tunggal untuk menentukan desil DTSEN.
Inilah bagian yang menurut saya paling penting untuk diberi tanda tebal.
Jangan menggunakan tabel tersebut sebagai kalkulator desil pribadi.
Mengapa Penghasilan Saja Tidak Cukup?
Bayangkan dua keluarga sama-sama mempunyai pendapatan Rp5 juta per bulan.
Keluarga pertama tinggal di rumah sendiri.
Anaknya sudah bekerja.
Tidak mempunyai utang besar.
Memiliki kendaraan dan sedikit tabungan.
Sementara keluarga kedua masih mengontrak.
Mempunyai tiga anak yang masih sekolah.
Ada anggota keluarga yang membutuhkan biaya pengobatan.
Sebagian besar penghasilan habis untuk kebutuhan sehari-hari.
Apakah kedua keluarga tersebut mempunyai kondisi ekonomi yang sama?
Belum tentu.
Pendapatannya sama.
Tetapi beban ekonominya berbeda.
Karena itulah kesejahteraan tidak dapat dibaca hanya dari satu angka.
BPS menjelaskan bahwa variabel sosial-ekonomi yang digunakan dalam pengelompokan kesejahteraan mencakup berbagai aspek, antara lain pendidikan, ketenagakerjaan, kondisi tempat tinggal, sanitasi, kesehatan, kepemilikan aset dan usaha.
Rumah Bagus Belum Tentu Kaya
Ini juga menjadi persoalan yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat.
Ketika melihat rumah seseorang direnovasi, muncul komentar:
“Kalau rumahnya sudah bagus, kenapa masih dapat bantuan?”
Pertanyaan seperti itu sebenarnya harus dijawab dengan hati-hati.
Rumah adalah aset, tetapi rumah bukan satu-satunya indikator.
Bisa saja rumah tersebut merupakan warisan.
Bisa saja dibangun bertahap selama puluhan tahun.
Bisa juga rumah tersebut masih dalam cicilan.
Begitu pula kendaraan.
Motor bukan selalu simbol kemakmuran.
Bagi pedagang, kurir, pekerja lapangan atau pelaku UMKM, motor justru bisa menjadi alat produksi untuk mendapatkan penghasilan.
Karena itu, menilai kondisi ekonomi hanya dari apa yang terlihat mata dapat menghasilkan kesimpulan yang keliru.
Desil 1–4 dan Persoalan Bantuan Sosial
Desil menjadi semakin penting karena berhubungan dengan penargetan berbagai program perlindungan sosial.
Dalam informasi resmi Cek Bansos Kemensos, terdapat 10 desil yang menggambarkan kelompok kesejahteraan masyarakat. Desil 1 merupakan kelompok 10 persen terbawah, sementara Desil 10 merupakan kelompok 10 persen tertinggi.
Kelompok Desil 1 sampai Desil 4 secara umum merupakan 40 persen terbawah dan menjadi kelompok prioritas dalam sejumlah program bantuan sosial sesuai ketentuan program.
Tetapi sekali lagi:
Desil bukan tiket otomatis mendapatkan semua bantuan.
Setiap program mempunyai persyaratan dan mekanisme masing-masing.
Karena itu, jangan sampai muncul logika:
“Saya Desil 4, berarti semua bansos pasti saya dapat.”
Tidak demikian.
Desil Bisa Berubah
Kehidupan manusia berubah.
Hari ini mempunyai pekerjaan.
Besok terkena PHK.
Hari ini usaha ramai.
Bulan depan pelanggan berkurang.
Hari ini masih sehat.
Besok keluarga harus mengeluarkan biaya besar untuk pengobatan.
Begitu juga sebaliknya.
Orang yang dahulu kesulitan ekonomi bisa mendapatkan pekerjaan baru.
UMKM yang awalnya kecil bisa berkembang.
Penghasilan keluarga bisa meningkat.
Karena itu, data sosial-ekonomi tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang permanen.
Pemutakhiran data menjadi sangat penting agar kondisi yang tercatat tetap mendekati keadaan masyarakat yang sebenarnya.
Persoalan Terbesar Bukan “Saya Desil Berapa?”
Menurut saya, pertanyaan yang lebih penting justru bukan:
“Saya Desil berapa?”
Tetapi:
“Apakah data saya benar?”
Ini pertanyaan sederhana tetapi sangat penting.
Karena ketika data digunakan untuk menentukan kebijakan, kesalahan data dapat menghasilkan kesalahan kebijakan.
Keluarga yang sudah mampu tetapi masih tercatat sebagai kelompok miskin tentu menjadi persoalan.
Namun keluarga yang sebenarnya sedang kesulitan tetapi tidak masuk dalam kelompok sasaran juga merupakan persoalan yang tidak kalah serius.
Di sinilah kualitas data menjadi sangat menentukan.
Jangan Sampai Bansos Salah Sasaran
Kita sering mendengar istilah:
“Bansos salah sasaran.”
Tetapi sebenarnya persoalannya bisa jauh lebih kompleks.
Kesalahan sasaran bisa terjadi karena data tidak diperbarui.
Bisa karena kondisi keluarga sudah berubah.
Bisa karena perubahan pekerjaan belum tercatat.
Bisa karena anggota keluarga bertambah.
Bisa juga karena proses verifikasi dan validasi belum menggambarkan kondisi terbaru.
Maka, membangun sistem data yang baik tidak cukup hanya dengan membuat database besar.
Yang dibutuhkan adalah:
data yang akurat + data yang mutakhir + verifikasi + transparansi + mekanisme koreksi.
Jangan Jadikan Desil sebagai Label Sosial
Ada satu hal yang menurut saya juga penting.
Jangan sampai Desil 1 dianggap sebagai “orang miskin”, sedangkan Desil 10 dianggap sebagai “orang kaya” dalam pengertian sosial yang permanen.
Desil adalah instrumen statistik dan administrasi.
Bukan ukuran harga diri.
Orang yang berada di Desil 1 tetap mempunyai martabat yang sama.
Begitu juga orang yang berada di Desil 10.
Yang berbeda adalah posisi sosial-ekonomi dalam suatu sistem pengelompokan.
Jangan sampai data yang seharusnya membantu masyarakat justru berubah menjadi alat untuk memberikan stigma kepada masyarakat.
Desa, Kelurahan dan Masyarakat Harus Ikut Mengawal Data
Data sosial tidak boleh hanya menjadi urusan pemerintah pusat.
Masyarakat juga mempunyai peran.
Ketika kondisi keluarga berubah, masyarakat perlu mengetahui bagaimana cara memperbarui data.
Ketika ada data yang tidak sesuai, harus tersedia saluran koreksi.
Ketika ada warga yang benar-benar membutuhkan bantuan, jangan sampai kondisi tersebut tidak diketahui hanya karena data lama masih digunakan.
Di tingkat lokal, pemerintah desa, kelurahan, RT/RW dan perangkat terkait juga mempunyai posisi strategis dalam membantu memastikan informasi masyarakat dapat diperbarui melalui mekanisme yang berlaku.
Namun, proses tersebut harus dilakukan secara objektif, transparan dan tidak berdasarkan kedekatan pribadi.
Jangan sampai bantuan sosial berubah menjadi:
“Siapa yang dekat dengan pengurus, dia yang dapat.”
Kalau itu terjadi, maka masalahnya bukan lagi sekadar persoalan data.
Tetapi sudah menjadi persoalan keadilan sosial.
Data Harus Menjadi Alat Keadilan
Pada akhirnya, kita kembali kepada tujuan awal.
Mengapa pemerintah membutuhkan DTSEN?
Mengapa masyarakat dikelompokkan dalam desil?
Mengapa data harus diperbarui?
Jawabannya sederhana:
agar kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran.
Data seharusnya membantu menemukan masyarakat yang membutuhkan.
Bukan membuat masyarakat yang membutuhkan justru tersisih.
Data seharusnya menjadi alat untuk menghadirkan keadilan.
Bukan menjadi tembok administratif yang sulit ditembus oleh masyarakat miskin.
Kesimpulan: Jangan Terjebak Angka
Sistem desil DTSEN adalah instrumen penting dalam memetakan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
Desil 1 sampai Desil 10 memberikan gambaran mengenai posisi relatif kesejahteraan masyarakat.
Namun, jangan terjebak pada angka semata.
Penghasilan bukan satu-satunya ukuran.
Rumah bukan satu-satunya ukuran.
Kendaraan bukan satu-satunya ukuran.
Bahkan nomor desil pun bukan satu-satunya penentu seseorang mendapatkan bantuan.
Yang jauh lebih penting adalah kualitas data yang berada di belakang angka tersebut.
Sebuah keluarga bisa berubah kondisi ekonominya.
Karena itu, data juga harus mampu berubah.
Jika seseorang kehilangan pekerjaan, datanya harus dapat mencerminkan perubahan tersebut.
Jika kondisi ekonominya membaik, datanya juga harus diperbarui.
Begitulah seharusnya sebuah sistem data sosial bekerja.
Bukan sekadar menghasilkan angka.
Tetapi membaca kehidupan manusia di balik angka tersebut.
Dan mungkin inilah pertanyaan yang layak kita renungkan bersama:
Jika satu angka dalam database bisa menentukan apakah seseorang menerima bantuan atau tidak, bukankah kita wajib memastikan angka tersebut benar-benar menggambarkan kehidupan orang tersebut?
Karena pada akhirnya, DTSEN bukan hanya tentang data.
Ia tentang manusia.
Tentang keluarga.
Tentang kebutuhan hidup.
Dan tentang bagaimana negara memastikan bahwa mereka yang membutuhkan tidak berjalan sendirian.
Sumber dan Referensi
- Badan Pusat Statistik (BPS) — informasi mengenai DTSEN dan variabel pengelompokan kesejahteraan masyarakat.
- Badan Pusat Statistik (BPS) — penjelasan mengenai perbedaan pengeluaran per kapita dengan desil.
- Kementerian Sosial RI – Cek Bansos — informasi mengenai desil, DTSEN dan kelompok sasaran bantuan sosial.
- Infografis “Sistem Desil Terbaru 2026” — digunakan sebagai bahan visual dan ilustrasi tabel dalam artikel ini.
Catatan Redaksi Darustation
Rentang nominal dalam tabel bukan batas resmi tunggal penentuan Desil 1–10. Pembaca tidak disarankan menentukan sendiri status desil hanya berdasarkan pendapatan bulanan.
Untuk mengetahui status desil dan informasi bantuan sosial, gunakan kanal resmi pemerintah dan lakukan pengecekan berdasarkan data keluarga masing-masing.
