Fasos dan Fasum Daru Indah: Di Tengah Proses, Tapi Warga Sudah Lama Menunggu

Ditulis oleh Mohamad Sobari

Kadang, yang bikin warga lelah itu bukan cuma jalan rusak.
Tapi ketidakjelasan.

Beberapa waktu terakhir, kondisi jalan di kawasan Daru Indah—terutama yang dekat akses utama—kembali jadi sorotan. Paving banyak yang ancur, genangan air di mana-mana, dan aktivitas warga jadi terganggu. Motor harus pelan, pejalan kaki harus ekstra hati-hati.

Sekilas ini terlihat seperti masalah klasik: infrastruktur yang belum diperbaiki.
Tapi kalau ditarik lebih dalam, masalahnya ternyata bukan sesederhana itu.


Masih Dalam Proses Pengalihan Aset

Salah satu penjelasan yang sering muncul adalah:
fasos dan fasum masih dalam proses pengalihan dari developer ke Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Artinya, secara administratif dan hukum, statusnya belum sepenuhnya “resmi” berada di tangan pemerintah.

Di sinilah masalah mulai terasa.

Karena selama proses ini berjalan, muncul kondisi yang sering disebut warga sebagai:

“Semua tahu ada masalah, tapi tidak jelas siapa yang harus bergerak.”


Developer: Sudah Lepas Tangan atau Masih Bertanggung Jawab?

Secara logika, sebelum serah terima selesai, developer masih punya tanggung jawab.

Tapi realitanya di lapangan sering berbeda.

Perbaikan tidak terlihat maksimal.
Respon terhadap kerusakan terasa lambat, bahkan cenderung tidak ada.

Apakah developer masih aktif mengurus?
Atau merasa tugasnya sudah selesai?

Ini jadi tanda tanya besar.


Pemerintah Kabupaten: Belum Bisa Masuk Penuh

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Tangerang juga tidak bisa langsung turun tangan sepenuhnya.

Kenapa?

Karena:

  • Aset belum resmi diserahkan
  • Status hukum belum tuntas
  • Penganggaran belum bisa dialokasikan secara penuh

Akibatnya, meskipun masalah terlihat jelas,
tindakan konkret sering tertahan oleh proses administratif.


RT/RW: Dekat dengan Warga, Tapi Minim Informasi

Yang paling dekat dengan warga sebenarnya adalah pengurus lingkungan: RT dan RW.

Namun yang sering jadi keluhan:

  • Sosialisasi nyaris tidak terdengar
  • Informasi soal proses pengalihan tidak transparan
  • Warga bingung harus mengadu ke siapa

Padahal, di situ peran penting mereka:
menjadi penyambung suara warga.

Kalau komunikasi ini tidak berjalan,
yang muncul bukan cuma kebingungan—tapi juga kecurigaan.


Pemdes Daru: Harusnya Jadi Penggerak

Pemerintah Desa Daru sebenarnya punya posisi strategis.

Mereka bisa:

  • Menjadi mediator antara developer dan pemkab
  • Mendorong percepatan proses pengalihan
  • Membuka informasi ke masyarakat

Tapi pertanyaan yang muncul sekarang:
apakah peran itu sudah berjalan maksimal?

Atau masih sebatas formalitas?


Masalahnya Bukan Sekadar Jalan Rusak

Kalau dilihat sekilas, ini memang soal paving yang ancur.
Tapi sebenarnya lebih dari itu.

Ini soal:

  • Ketidakjelasan tanggung jawab
  • Kurangnya transparansi
  • Lemahnya komunikasi antar pihak

Dan pada akhirnya,
yang paling terdampak adalah warga.


Warga di Tengah “Zona Abu-Abu”

Hari ini, warga Daru Indah berada di posisi yang serba tanggung:

  • Developer seperti sudah mundur
  • Pemerintah belum sepenuhnya masuk
  • RT/RW kurang terbuka
  • Pemdes belum terlihat kuat mendorong

Akhirnya yang terjadi sederhana, tapi terasa berat:

Jalan rusak dibiarkan,
dan warga hanya bisa bertanya-tanya.


Penutup: Menunggu atau Mendorong?

Pertanyaan besarnya sekarang bukan lagi “kenapa rusak?”
Tapi:

  • Kapan pengalihan aset ini selesai?
  • Siapa yang berani bicara terbuka ke warga?
  • Dan kapan perbaikan benar-benar dimulai?

Karena kalau semua hanya menunggu,
yang terjadi bukan perbaikan—
tapi pembiaran.

Dan warga sudah terlalu lama ada di situ. (ds)

Add a Comment