Menelusuri kesenjangan antara pembentukan koperasi, kesiapan usaha, keterbukaan informasi, dan manfaat nyata bagi warga desa.
Mohamad Sobari | Darustation.com
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) membawa harapan besar bagi penguatan ekonomi masyarakat desa. Gagasannya cukup menjanjikan: membangun kekuatan ekonomi dari desa, memperpendek rantai distribusi, membuka peluang usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Namun, ada satu pertanyaan sederhana yang perlu dijawab: setelah koperasi dibentuk, apa yang sebenarnya sudah berjalan?
Di sejumlah lingkungan desa, keberadaan koperasi justru belum banyak dirasakan masyarakat. Namanya sudah dikenal, pengurusnya mungkin sudah terbentuk, tetapi kegiatan usaha belum terlihat. Sosialisasi minim, informasi sulit ditemukan, dan masyarakat belum mengetahui apa manfaat yang bisa diperoleh dari koperasi tersebut.
Kondisi seperti ini menimbulkan kesan bahwa koperasi ramai saat pembentukan, tetapi sepi ketika masyarakat menunggu hasilnya.
Tentu, pengamatan terhadap satu desa tidak bisa langsung digeneralisasi sebagai gambaran seluruh Indonesia. Namun, situasi tersebut layak menjadi bahan evaluasi.
- Sudah Dibentuk, Tetapi Apa Usahanya?
Sebuah koperasi tidak cukup hanya memiliki akta pendirian, struktur organisasi, ketua, sekretaris, dan bendahara.
Koperasi harus memiliki kegiatan ekonomi yang jelas dan dapat dirasakan manfaatnya oleh anggota.
Masyarakat tentu ingin mengetahui:
- Apa bidang usaha yang dijalankan?
- Apakah sudah ada toko atau gerai yang beroperasi?
- Apakah koperasi sudah melayani kebutuhan pokok masyarakat?
- Apakah sudah bekerja sama dengan petani, pedagang, UMKM, atau pemasok?
- Berapa jumlah anggota yang aktif?
- Apa manfaat yang sudah diterima anggota?
Jika semua pertanyaan tersebut belum mendapatkan jawaban, wajar apabila masyarakat bertanya-tanya mengenai keberadaan koperasi.
Jangan sampai koperasi hanya terlihat dalam dokumen administrasi, tetapi belum hadir dalam kegiatan ekonomi sehari-hari.
Perlu dipahami, koperasi yang masih dalam tahap persiapan tentu tidak bisa disamakan dengan koperasi yang sudah beroperasi. Namun, tahap persiapan pun harus memiliki target, jadwal, dan perkembangan yang dapat dijelaskan kepada anggota.
- Gambaran Nasional: Tidak Semua Koperasi Sudah Siap Beroperasi
Persoalan kesiapan operasional ternyata juga menjadi perhatian di tingkat nasional.
Dalam pemberitaan ANTARA pada 20 Oktober 2026, berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes), tercatat sebanyak 83.363 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum.
Namun, dari jumlah tersebut, sebanyak 28.662 bangunan koperasi dilaporkan telah selesai dibangun. Sementara itu, baru 10.070 koperasi yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan siap beroperasi penuh.
Di sisi lain, Kementerian Koperasi mencatat 2.757 koperasi telah menjalankan aktivitas transaksi sejak 2025, bahkan sebelum mendapatkan dukungan bangunan fisik melalui program pembangunan gerai.
Data tersebut memperlihatkan bahwa pembentukan badan hukum, pembangunan gedung, kesiapan operasional, dan kegiatan usaha merupakan tahapan yang berbeda.
Artinya, keberhasilan program tidak bisa hanya diukur dari berapa banyak koperasi yang sudah dibentuk atau berapa banyak gedung yang sudah berdiri.
Yang lebih penting adalah berapa banyak koperasi yang benar-benar menjalankan usaha secara berkelanjutan dan memberikan manfaat kepada anggotanya.
Sumber: ANTARA, 20 Oktober 2026, “Kopdes Merah Putih, dari pembentukan menuju operasional”.
- Sosialisasi Minim, Masyarakat Tidak Tahu Apa-Apa
Persoalan berikutnya adalah komunikasi dengan masyarakat.
Di era media sosial seperti sekarang, menyampaikan informasi sebenarnya bukan perkara sulit.
WhatsApp Group, Facebook, Instagram, dan berbagai media digital bisa digunakan untuk memberikan informasi mengenai perkembangan koperasi.
Namun, jika masyarakat tidak menemukan informasi tentang kegiatan koperasi di desanya, tentu ada yang perlu diperbaiki.
Setidaknya masyarakat perlu mengetahui:
- Profil dan tujuan koperasi.
- Susunan pengurus dan pengawas.
- Program kerja dan rencana usaha.
- Mekanisme menjadi anggota.
- Kegiatan yang sudah berjalan.
- Perkembangan keuangan dan usaha.
Bahkan, informasi sederhana seperti jadwal pertemuan, kegiatan pelayanan, atau laporan perkembangan bulanan sudah cukup membantu membangun komunikasi.
Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui koperasi ketika ada kegiatan pembentukan atau ketika pengurus membutuhkan partisipasi warga.
Koperasi bukan organisasi yang cukup dikenal oleh pengurusnya sendiri. Koperasi harus tumbuh bersama anggota dan masyarakat.
- Ketua Koperasi Harus Hadir sebagai Penggerak
Dalam sebuah organisasi, ketua memiliki tanggung jawab untuk memimpin, mengarahkan, dan memastikan kegiatan berjalan sesuai tujuan.
Begitu pula dengan Ketua Koperasi Desa Merah Putih.
Ketua seharusnya menjadi sosok yang dikenal melalui aktivitas koperasi. Bukan sekadar tercantum dalam susunan kepengurusan, melainkan hadir dalam kegiatan, memahami perkembangan usaha, membangun kemitraan, serta memberikan penjelasan kepada anggota.
Tentu, seorang ketua boleh terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Namun, tanggung jawab utamanya terhadap koperasi tidak boleh terabaikan.
Jangan sampai kegiatan di luar koperasi justru lebih terlihat dibandingkan aktivitas mengembangkan koperasi itu sendiri.
Jabatan ketua bukan sekadar kehormatan. Ada amanah yang harus dijalankan dan dipertanggungjawabkan.
Koperasi membutuhkan pemimpin yang aktif, komunikatif, dan memiliki pemahaman terhadap usaha yang dikelola.
- Jangan Lupakan Laporan Keuangan
Satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah laporan keuangan.
Pertanyaannya sederhana: apakah koperasi sudah memiliki pencatatan keuangan yang tertib?
Jika sudah ada kegiatan transaksi, tentu harus ada pencatatan pemasukan dan pengeluaran. Jika sudah ada modal, harus jelas sumber dan penggunaannya. Jika sudah ada usaha, harus diketahui perkembangan pendapatan dan biayanya.
Laporan keuangan bukan hanya diperlukan ketika koperasi sudah menghasilkan keuntungan.
Sejak kegiatan operasional dimulai, setiap transaksi harus dicatat dan didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Setidaknya, pengurus harus mampu menjelaskan:
- Berapa modal awal koperasi dan dari mana sumbernya?
- Berapa jumlah simpanan anggota?
- Berapa pemasukan dan pengeluaran?
- Apa saja aset dan persediaan koperasi?
- Bagaimana perkembangan hasil usaha?
- Apakah terdapat utang atau kewajiban yang harus dibayar?
Laporan tersebut perlu disampaikan melalui mekanisme pertanggungjawaban koperasi, terutama dalam Rapat Anggota.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Pengurus bertanggung jawab kepada Rapat Anggota atas pengelolaan koperasi.
Dengan demikian, keterbukaan keuangan bukan bentuk kecurigaan kepada pengurus. Justru menjadi bagian dari tata kelola yang sehat.
- Ada Hasil Survei yang Patut Menjadi Perhatian
Persoalan kesiapan pengurus dan arah usaha juga ditemukan dalam survei Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia.
Survei terhadap 146 responden pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di 19 provinsi, yang dilakukan pada Oktober–November 2025, menemukan sejumlah tantangan.
Sebanyak 92 persen responden menyatakan sudah memiliki rencana usaha. Namun, sekitar 56 persen belum memiliki mitra pemasaran.
Selain itu, sekitar 66 persen pengurus yang disurvei belum pernah mendapatkan pelatihan dari pemerintah.
Temuan ini memperlihatkan bahwa memiliki rencana usaha belum tentu berarti siap menjalankan usaha.
Koperasi membutuhkan kemampuan pengelolaan, pemahaman pasar, jaringan pemasok, mitra usaha, serta pendampingan yang berkelanjutan.
Sebab, usaha koperasi tidak cukup hanya direncanakan di atas kertas. Harus ada perhitungan bisnis, kebutuhan pasar, pengelolaan risiko, dan strategi agar usaha dapat bertahan.
Sumber: ANTARA, 6 Januari 2026, “Survei: Pengurus Kopdes Merah Putih masih bingung tentukan arah usaha”; DFW Indonesia.
- Masyarakat Berhak Mengetahui Perkembangan Koperasi
Koperasi bukan milik pribadi ketua atau pengurus. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan prinsip dan tujuan yang telah diatur dalam perundang-undangan.
Karena itu, anggota memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan organisasi dan usaha koperasi.
Permenkop Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga mengatur pengembangan usaha, sistem informasi, pembinaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.
Dalam Pasal 33, pembinaan mencakup pendampingan, sosialisasi, workshop, pelatihan teknis, dan bimbingan teknis.
Sementara itu, Pasal 34 mengatur kewajiban pengurus menyampaikan laporan pengembangan usaha kepada bupati/wali kota, paling sedikit mengenai perkembangan usaha serta permasalahan dan hambatan yang dihadapi.
Dengan demikian, sosialisasi, pembinaan, pencatatan, dan pelaporan bukan sekadar keinginan masyarakat. Semua itu merupakan bagian penting dari tata kelola koperasi.
Keterbukaan informasi justru dapat membantu pengurus membangun kepercayaan dan menghindari kesalahpahaman.
- Pertanyaan yang Layak Dijawab Pengurus
Daripada masyarakat hanya bertanya-tanya, sudah waktunya pengurus memberikan penjelasan secara terbuka.
Ada sejumlah pertanyaan yang layak disampaikan:
- Apakah koperasi sudah mulai menjalankan kegiatan usaha?
- Jika belum, apa kendala dan target waktu operasionalnya?
- Berapa jumlah anggota yang sudah terdaftar dan aktif?
- Apa program kerja koperasi untuk satu tahun ke depan?
- Dari mana sumber modal dan bagaimana penggunaannya?
- Apakah sudah tersedia laporan keuangan dan perkembangan usaha?
- Kapan pengurus akan mengadakan sosialisasi terbuka kepada masyarakat?
- Melalui media apa masyarakat dapat mengikuti perkembangan koperasi?
Pertanyaan tersebut bukan tuduhan dan bukan pula upaya mencari kesalahan pengurus.
Ini adalah bentuk kepedulian terhadap program ekonomi desa yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pengurus juga perlu diberikan kesempatan untuk menjelaskan apabila masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program.
Penutup: Jangan Sampai Koperasi Hanya Hidup di Atas Kertas
Koperasi Desa Merah Putih membawa harapan besar bagi perekonomian masyarakat. Namun, harapan tersebut tidak akan terwujud hanya dengan membentuk organisasi, menerbitkan akta, menyusun kepengurusan, atau membangun gedung.
Koperasi harus memiliki kegiatan usaha yang jelas, anggota yang aktif, pengurus yang bekerja, pencatatan keuangan yang tertib, serta komunikasi yang terbuka.
Jika belum berjalan, sampaikan apa kendalanya. Jika masih dalam tahap persiapan, jelaskan rencana dan targetnya. Jika sudah beroperasi, tunjukkan kegiatan dan manfaatnya.
Di era media sosial, masyarakat tidak seharusnya kesulitan mendapatkan informasi mengenai koperasi yang berdiri di desanya sendiri.
Jangan sampai masyarakat hanya mendengar namanya, tetapi tidak mengetahui kegiatannya. Jangan sampai pengurus dikenal karena jabatannya, tetapi tidak terlihat melalui pekerjaannya.
Koperasi bukan sekadar program yang harus dibentuk. Koperasi harus menjadi lembaga ekonomi yang hidup, bekerja, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi anggotanya.
Sebab, ukuran keberhasilan koperasi bukan seberapa ramai saat dibentuk, melainkan seberapa besar manfaatnya ketika benar-benar berjalan.
Mohamad Sobari | Darustation.com
Referensi dan sumber artikel:
- ANTARA, 20 Oktober 2026 — perkembangan Koperasi Desa Merah Putih dari pembentukan menuju operasional.
- ANTARA News
- ANTARA, 6 Januari 2026 — hasil survei kesiapan pengurus dan arah usaha koperasi.
- ANTARA News
- DFW Indonesia — survei tata kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- Indonesia
- Permenkop Nomor 2 Tahun 2025 — Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Catatan redaksi: Tulisan ini merupakan opini dan ajakan evaluasi publik. Pengamatan mengenai kondisi koperasi di tingkat desa perlu dilengkapi dengan klarifikasi pengurus dan data kegiatan koperasi setempat. Kritik ditujukan pada tata kelola dan pelaksanaan program, bukan pada pribadi tertentu.
