Dari persoalan masa jabatan, evaluasi kinerja, pembangunan jalan, hingga akses informasi warga: mengapa komunikasi dan kepercayaan di lingkungan RT perlu dibenahi?
Mohamad Sobari | Darustation.com
Jabatan Ketua Rukun Tetangga (RT) bukanlah jabatan kekuasaan. Ia merupakan amanah sosial yang diberikan warga kepada seseorang untuk membantu mengurus kepentingan bersama. Karena itu, jabatan RT semestinya dijalankan dengan keterbukaan, kejujuran, tanggung jawab, dan kesediaan mendengar seluruh warga.
Ketua RT memang dipilih dan dipercaya oleh warga. Namun, kepercayaan tersebut bukan berarti pengurus dapat menjalankan organisasi hanya berdasarkan kehendak kelompok tertentu. Setiap keputusan yang menyangkut kepentingan lingkungan semestinya dibangun melalui komunikasi yang baik, musyawarah terbuka, serta pertimbangan kepentingan seluruh warga.
Sejumlah persoalan yang disampaikan warga RT 15/RW 02, Perumahan Daru Indah, Desa Daru, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, memperlihatkan bahwa tata kelola lingkungan tidak cukup hanya mengandalkan kegiatan rutin dan keberadaan pengurus.
Ada persoalan mengenai perbedaan masa jabatan dalam pakta integritas dan SK, evaluasi kinerja, keterlibatan warga dalam pembangunan jalan, kerusakan fasilitas lingkungan, keterbukaan informasi mengenai PSU, hingga akses ke grup WhatsApp warga.
Jika persoalan-persoalan tersebut tidak dijelaskan secara terbuka, bukan tidak mungkin kepercayaan warga terhadap pengurus semakin melemah.
Pakta integritas: komitmen atau sekadar formalitas?
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah dokumen pakta integritas yang menurut keterangan warga ditandatangani Ketua RT ketika mulai menjabat sekitar tiga tahun lalu.
Dalam dokumen tersebut disebutkan komitmen masa pengabdian selama tiga tahun dan adanya evaluasi kinerja. Namun, pada tahun ketiga kemudian muncul Surat Keputusan (SK) yang mencantumkan masa jabatan lima tahun.
Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan: bagaimana sebenarnya kesepakatan awal dibentuk, apa dasar penerbitan SK, dan bagaimana kedudukan pakta integritas yang telah ditandatangani sebelumnya?
Dalam konteks Kabupaten Tangerang, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa mengatur masa bakti pengurus RT dan RW selama lima tahun, terhitung sejak tanggal penetapan Kepala Desa, serta dapat dipilih kembali satu kali masa bakti berikutnya.
Dengan demikian, apabila SK Ketua RT diterbitkan berdasarkan ketentuan tersebut, masa jabatan formal perlu dilihat berdasarkan tanggal dan isi keputusan Kepala Desa.
Namun, persoalan pakta integritas tidak otomatis selesai hanya karena terdapat SK lima tahun. Pakta integritas merupakan komitmen yang perlu dijelaskan kedudukan, tujuan, dan konsekuensinya.
Jika sejak awal terdapat komitmen evaluasi setelah tiga tahun, warga patut memperoleh penjelasan: apakah evaluasi tersebut tetap dilakukan? Bagaimana hasilnya? Apakah hasil evaluasi disampaikan kepada warga?
Belakangan, menurut informasi warga, telah berlangsung musyawarah yang membahas perubahan atau penyesuaian pakta integritas agar selaras dengan masa jabatan lima tahun dalam SK.
Musyawarah tentu merupakan ruang yang penting. Namun, perlu dipastikan apakah dokumen awal diperlihatkan, seluruh warga memperoleh informasi, keberatan diberikan ruang, dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.
Jangan sampai perubahan dokumen hanya dipahami sebagai cara untuk menyesuaikan masa jabatan, sementara substansi evaluasi kinerja justru terabaikan.
Sebab, evaluasi bukan semata-mata persoalan berapa lama seseorang menjabat, melainkan bagaimana amanah dijalankan.
Musyawarah bukan sekadar mengesahkan keputusan
Musyawarah merupakan salah satu fondasi kehidupan masyarakat. Akan tetapi, kualitas musyawarah tidak hanya diukur dari terselenggaranya pertemuan atau adanya keputusan.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: siapa yang diundang? Apakah informasi disampaikan secara merata? Apakah warga diberi kesempatan menyampaikan pendapat? Apakah keberatan dan masukan dicatat?
Perbup Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2021 mengatur pemilihan Ketua RT dan RW melalui musyawarah mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, terdapat ketentuan kuorum dan pengambilan keputusan melalui pemungutan suara.
Ketentuan tersebut secara khusus berkaitan dengan pemilihan Ketua RT/RW. Karena itu, tidak tepat jika aturan kuorum pemilihan langsung dianggap otomatis berlaku untuk seluruh jenis rapat evaluasi atau musyawarah warga.
Namun, prinsip dasarnya tetap penting: keputusan yang menyangkut kepentingan warga harus melalui proses yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pembangunan jalan: warga terdampak semestinya dilibatkan
Persoalan lain muncul terkait pembahasan peningkatan atau pelebaran jalan di lingkungan RT 15, khususnya kawasan Blok E dan Blok F pada 2025.
Berdasarkan keterangan seorang warga, pernah ada pembahasan mengenai pekerjaan jalan dan jajak pendapat terkait pelebaran jalan. Namun, tidak semua warga merasa memperoleh informasi atau kesempatan menyampaikan pendapat.
Seorang warga yang tinggal di Blok F mengaku tidak mendapatkan pemberitahuan maupun pelibatan, padahal lokasi tempat tinggalnya termasuk kawasan yang disebut terdampak rencana pekerjaan tersebut.
Ketika persoalan ini ditanyakan kepada Ketua RT, warga tersebut mengaku mendapat jawaban bahwa pelebaran jalan telah disepakati warga.
Namun, pertanyaan berikutnya tetap relevan: warga yang mana, kapan kesepakatan dibuat, bagaimana informasi disampaikan, dan apakah warga yang terdampak langsung telah dilibatkan?
Pembangunan lingkungan tidak cukup hanya berbekal pernyataan bahwa keputusan sudah disepakati. Perlu ada bukti proses, seperti undangan rapat, daftar hadir, notulen, dokumentasi, dan informasi mengenai rencana pekerjaan.
Perbup Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 34 menempatkan RT dan RW dalam fungsi menjembatani hubungan antarwarga, membantu penanganan persoalan pembangunan, menampung aspirasi, serta membantu pelayanan masyarakat.
Artinya, RT bukan hanya penyampai keputusan. RT juga memiliki peran untuk memastikan aspirasi warga tersalurkan.
Kerusakan saluran air dan retakan jalan: siapa yang bertanggung jawab?
Dalam pelaksanaan pekerjaan jalan tersebut, seorang warga menyampaikan adanya kerusakan saluran air atau got di depan rumahnya. Kerusakan diperkirakan sepanjang empat meter dan menurut keterangannya diduga terjadi setelah area tersebut digunakan sebagai tempat parkir kendaraan proyek, termasuk truk pengangkut atau pengaduk semen.
Setelah pekerjaan selesai, warga juga melihat retakan pada beberapa bagian jalan beton, termasuk di sekitar depan rumahnya. Menurut keterangan tersebut, retakan belum diperbaiki dan belum ada tindak lanjut yang memuaskan.
Persoalan ini perlu ditangani secara objektif. Tidak cukup hanya menyalahkan kontraktor atau pihak tertentu tanpa memeriksa dokumen pekerjaan, ruang lingkup proyek, kondisi sebelum dan sesudah pekerjaan, serta masa pemeliharaan.
Warga menyebut pekerjaan tersebut berkaitan dengan anggaran pemerintah pada 2025. Namun, sumber anggaran, nama kegiatan, lokasi resmi, pelaksana, dan instansi penanggung jawab masih perlu diverifikasi melalui dokumen proyek.
Papan informasi proyek juga perlu diperiksa. Warga menyebut papan proyek mencantumkan lokasi Blok G, sementara persoalan yang mereka alami berada di kawasan Blok E dan Blok F. Perbedaan informasi ini patut diklarifikasi agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.
Apabila kerusakan saluran air atau retakan jalan memang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, laporan sebaiknya disampaikan kepada instansi teknis yang bertanggung jawab, disertai foto, tanggal kejadian, dan lokasi yang jelas.
Di sinilah peran Ketua RT seharusnya terlihat: membantu menyampaikan keluhan warga, menghubungkan warga dengan pihak pelaksana atau pemerintah, serta mengawal penyelesaian masalah sampai ada kejelasan.
Ketua RT tidak harus mampu menyelesaikan semua persoalan teknis. Namun, komunikasi dan pendampingan kepada warga merupakan bagian penting dari pelayanan.
Informasi PSU: warga berhak mengetahui perkembangan lingkungannya
Persoalan lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah informasi mengenai pertemuan antara pihak pengembang, warga, dan unsur pemerintah Kabupaten Tangerang terkait penyerahan atau pengalihan aset prasarana, sarana, dan utilitas (PSU).
Menurut keterangan warga, informasi mengenai pertemuan tersebut belum disampaikan secara terbuka oleh pengurus RT 15 kepada seluruh warga.
Padahal, persoalan PSU menyangkut kepentingan jangka panjang penghuni perumahan. Status jalan, saluran air, ruang terbuka, fasilitas umum, dan fasilitas sosial memiliki dampak langsung terhadap kenyamanan serta kepastian pengelolaan lingkungan.
Warga tentu perlu mengetahui: kapan pertemuan berlangsung, siapa saja yang hadir, apa pokok pembahasannya, bagaimana posisi pengembang, dan apa tindak lanjut pemerintah daerah?
Keterbukaan informasi tidak berarti setiap percakapan internal harus disebarluaskan. Namun, apabila pembahasan menyangkut aset dan kepentingan bersama, warga patut memperoleh informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
RT seharusnya menjadi jembatan informasi, bukan menjadi pintu yang membatasi warga untuk mengetahui perkembangan lingkungan mereka sendiri.
Grup WhatsApp: meminta informasi lingkungan, justru masuk ke grup yang berbeda
Ada persoalan lain yang tidak kalah penting, yaitu komunikasi antara Ketua RT dan warga melalui grup WhatsApp.
Menurut pengalaman seorang warga, ketika dirinya meminta agar dimasukkan ke dalam WhatsApp Group (WAG) resmi Warga RT 15/RW 02, permintaan tersebut justru berujung pada dirinya dimasukkan ke grup WhatsApp lain.
Grup tersebut, menurut keterangan warga, merupakan grup khusus yang mayoritas anggotanya bekerja di lingkungan DPR RI, yang juga merupakan lingkungan kerja Ketua RT 15, Eko Priyono.
Akibatnya, warga yang semula berharap memperoleh informasi mengenai kegiatan, kebijakan, dan perkembangan RT 15 justru berada di ruang komunikasi yang berbeda dari tujuan awalnya.
Lebih memprihatinkan lagi, warga tersebut mengaku bukan mendapatkan informasi yang dibutuhkan mengenai lingkungan tempat tinggalnya, melainkan mengalami perlakuan yang dirasakannya sebagai ejekan atau perundungan (bullying) dari salah satu anggota grup tersebut.
Jika keterangan ini benar, persoalannya bukan sekadar salah memasukkan seseorang ke grup WhatsApp. Ini menyangkut cara pengurus RT memperlakukan warga yang sedang meminta akses terhadap informasi lingkungan.
Grup WhatsApp resmi warga semestinya menjadi sarana komunikasi untuk menyampaikan pengumuman, agenda kegiatan, hasil musyawarah, informasi pembangunan, serta berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan bersama.
Warga yang meminta dimasukkan ke grup resmi bukan sedang meminta keistimewaan. Ia sedang meminta akses terhadap informasi yang berkaitan dengan lingkungan tempat tinggalnya sendiri.
Karena itu, perlu ada penjelasan: apakah memang terdapat grup resmi Warga RT 15/RW 02? Siapa yang mengelolanya? Apa persyaratan untuk menjadi anggota? Mengapa permintaan bergabung justru diarahkan ke grup lain yang memiliki tujuan dan keanggotaan berbeda?
Apabila ada alasan administratif atau teknis yang menyebabkan permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi, semestinya dijelaskan secara baik-baik.
Lebih jauh, jika benar terjadi ejekan atau perlakuan yang merendahkan warga di dalam grup tersebut, pengurus RT perlu memastikan komunikasi berlangsung secara santun dan tidak menjadi sarana intimidasi terhadap warga yang menyampaikan pertanyaan atau kritik.
Warga tidak seharusnya merasa asing di lingkungan tempat tinggalnya sendiri hanya karena berbeda pandangan atau pernah menyampaikan kritik kepada pengurus.
Netralitas organisasi dan penggunaan nama politik
Ada pula informasi mengenai beredarnya video ucapan terima kasih dari sejumlah warga kepada seorang anggota DPRD yang disebut membantu mengusulkan pembangunan jalan. Dalam video tersebut terlihat identitas partai politik tertentu.
Perlu ditegaskan, menyampaikan ucapan terima kasih kepada wakil rakyat bukanlah tindakan yang dengan sendirinya salah. Warga memiliki hak untuk mengapresiasi siapa pun yang dianggap membantu memperjuangkan kepentingan lingkungan.
Namun, pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah tetap merupakan program publik. Pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pemerintahan, bukan dipersepsikan sebagai milik atau hasil kerja eksklusif partai tertentu.
Perbup Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 5 huruf f menyebutkan bahwa lembaga kemasyarakatan desa tidak berafiliasi dengan partai politik.
Ketentuan ini perlu dipahami secara proporsional. Apresiasi warga kepada seorang anggota DPRD tidak otomatis membuktikan bahwa organisasi RT berafiliasi dengan partai politik. Yang perlu dijaga adalah agar kepengurusan RT tetap netral, tidak menjadi alat kepentingan politik, dan tidak membeda-bedakan pelayanan berdasarkan pilihan politik warga.
Jabatan Ketua RT bukan hak istimewa
Seluruh persoalan tersebut pada akhirnya mengarah pada satu pertanyaan besar: untuk siapa kepengurusan RT bekerja?
Ketua RT dipilih untuk melayani seluruh warga, bukan hanya mereka yang mendukungnya. Dukungan sebagian warga tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan suara warga lainnya.
Dalam demokrasi lingkungan, perbedaan pendapat merupakan hal biasa. Ada warga yang mendukung, ada yang mengkritik, dan ada pula yang memilih tidak terlibat. Semua tetap memiliki hak memperoleh pelayanan dan informasi yang layak.
Perbup Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 44 mengatur sejumlah alasan pengurus RT/RW dapat berhenti atau diberhentikan. Salah satunya adalah tidak melaksanakan tugas dan fungsi. Dalam kondisi tersebut, masyarakat dapat mengajukan usulan penggantian kepada Kepala Desa untuk difasilitasi.
Ketentuan ini bukan berarti setiap perbedaan pendapat dapat dijadikan alasan untuk memberhentikan Ketua RT. Harus ada dasar, proses, dan penilaian yang objektif.
Namun, aturan tersebut menunjukkan bahwa jabatan Ketua RT bukan jabatan yang kebal evaluasi.
Evaluasi merupakan bagian dari tanggung jawab organisasi. Bahkan, evaluasi yang dilakukan secara terbuka dapat menjadi kesempatan bagi pengurus untuk memperbaiki kekurangan dan memulihkan kepercayaan warga.
Saatnya membuka dokumen dan menyelesaikan persoalan
Agar persoalan RT 15 tidak terus berkembang menjadi perdebatan antarkelompok, ada beberapa hal yang layak dijelaskan secara terbuka:
- Pakta integritas awal: Apa isi lengkap komitmen masa pengabdian tiga tahun dan evaluasi kinerja yang ditandatangani ketika awal menjabat?
- SK masa jabatan: Kapan SK lima tahun diterbitkan, apa dasar penerbitannya, dan bagaimana penjelasan hubungan SK tersebut dengan pakta integritas awal?
- Perubahan pakta integritas: Kapan musyawarah perubahan dilakukan, siapa yang diundang, bagaimana daftar hadirnya, dan apa isi berita acaranya?
- Evaluasi kinerja: Apakah evaluasi yang pernah dijanjikan telah dilaksanakan dan disampaikan kepada warga?
- Pekerjaan jalan: Apa nama kegiatan, sumber anggaran, lokasi resmi, pelaksana, serta bagaimana tindak lanjut kerusakan saluran air dan retakan jalan?
- Informasi PSU: Apa hasil pertemuan dengan pengembang dan pemerintah daerah, serta bagaimana informasi tersebut disampaikan kepada warga?
- Grup WhatsApp warga: Apa grup komunikasi resmi RT 15/RW 02, bagaimana mekanisme keanggotaannya, dan bagaimana pengurus memastikan tidak ada warga yang diperlakukan tidak pantas ketika meminta informasi?
Keterbukaan terhadap pertanyaan tersebut akan jauh lebih bermanfaat daripada saling menyalahkan atau membangun opini berdasarkan informasi yang belum lengkap.
Ketua RT dan pengurus memiliki kesempatan untuk memberikan penjelasan, memperlihatkan dokumen, serta menyampaikan klarifikasi. Warga pun perlu menyampaikan keberatan melalui jalur yang tertib, dengan bukti dan bahasa yang santun.
Penutup: masa jabatan boleh lima tahun, evaluasi tidak boleh berhenti
Masa jabatan lima tahun sebagaimana diatur dalam Perbup Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2021 tidak seharusnya dimaknai sebagai masa bebas dari kritik dan evaluasi.
Justru semakin panjang masa pengabdian, semakin besar pula tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Pakta integritas bukan sekadar lembaran yang ditandatangani ketika seseorang mulai menjabat. Ia seharusnya menjadi pengingat bahwa jabatan adalah amanah, bukan hak istimewa.
Musyawarah bukan sekadar forum untuk memperoleh dukungan. Ia harus menjadi ruang bagi semua warga untuk didengar.
Pembangunan lingkungan bukan sekadar beton yang selesai dicor. Ia harus disertai perencanaan yang partisipatif, pelaksanaan yang berkualitas, serta pertanggungjawaban yang jelas.
Komunikasi warga juga bukan fasilitas kelompok tertentu. Ia harus menjadi jembatan yang menghubungkan seluruh warga dengan informasi dan pelayanan lingkungan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan Ketua RT bukan berapa banyak orang yang mendukungnya, berapa lama ia bertahan dalam jabatan, atau seberapa dekat ia dengan pihak tertentu.
Ukuran yang paling sederhana adalah apakah seluruh warga merasa dilayani, dilibatkan, dihargai, dan mendapatkan kejelasan ketika menghadapi persoalan.
Karena RT bukan milik Ketua RT, bukan milik pengurus, dan bukan milik kelompok pendukung. RT adalah wadah pelayanan dan kebersamaan seluruh warga.
Catatan Redaksi
Artikel ini disusun berdasarkan keterangan dan pengalaman warga serta penelusuran terhadap regulasi yang berlaku. Sejumlah informasi mengenai pakta integritas, SK, musyawarah, pekerjaan jalan, kerusakan saluran air, pertemuan PSU, dan komunikasi melalui grup WhatsApp masih memerlukan pemeriksaan dokumen serta konfirmasi dari pihak terkait.
Artikel ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hukum oleh pihak tertentu. Darustation.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Ketua RT 15, pengurus RT/RW, Pemerintah Desa Daru, pihak pengembang, serta instansi terkait agar persoalan ini dapat dilihat secara berimbang.
Sumber dan rujukan
- Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. Ini merupakan rujukan utama karena Desa Daru berada di Kabupaten Tangerang. Peraturan ini mengatur fungsi RT/RW, pemilihan, masa bakti lima tahun, dan mekanisme pemberhentian. Status pada laman JDIH BPK tercatat berlaku.
Database Peraturan | JDIH BPK+2
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Menjadi kerangka umum pengaturan lembaga kemasyarakatan desa. Peraturan ini juga tercantum dalam konsiderans Perbup Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2021.
Database Peraturan | JDIH BPK
– Baca Permendagri Nomor 18 Tahun 2018
Mohamad Sobari | Darustation.com

