Darustation.com — Selama ini ketika mendengar nama TransJakarta, yang terbayang adalah bus biru-putih yang bergerak dari satu sudut Jakarta ke sudut lainnya. Namun, mulai 2027, wajah transportasi Jakarta berpotensi berubah.
Bukan hanya menghubungkan Jakarta melalui jalan raya, TransJakarta direncanakan ikut mengelola transportasi laut menuju Kepulauan Seribu.
Rencana tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu, 9 Agustus 2026, saat peluncuran layanan Call Center Dishub DKI Jakarta 1500813 di kawasan Bundaran HI. Pramono menyebut pengelolaan transportasi laut yang selama ini berada di bawah Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan dialihkan kepada PT Transportasi Jakarta mulai 2027.
Bukan Sekadar Rute Baru
Kalau hanya dilihat sekilas, rencana ini mungkin terlihat seperti penambahan rute transportasi biasa.
Tetapi sebenarnya tidak sesederhana itu.
Pulau Seribu adalah bagian dari Provinsi DKI Jakarta. Namun secara geografis, masyarakat yang tinggal di kepulauan memiliki persoalan mobilitas yang berbeda dengan warga Jakarta di daratan.
Untuk menuju daratan Jakarta, warga Pulau Seribu harus menggunakan transportasi laut terlebih dahulu.
Masalah konektivitas inilah yang sebelumnya juga menjadi perhatian Pramono. Pada 2025, ia menyebut sekitar 31 ribu penduduk Kepulauan Seribu rata-rata memiliki aktivitas di wilayah daratan, sementara persoalan yang mereka hadapi adalah akses menyeberang menuju daratan.
Maka, ketika pemerintah berbicara tentang transportasi yang terintegrasi, Kepulauan Seribu seharusnya tidak boleh menjadi catatan kaki.
Dari Bus ke Kapal, TransJakarta Naik Kelas?
Ada hal menarik dari rencana ini.
TransJakarta selama ini dikenal sebagai operator transportasi publik berbasis jalan. Sistemnya mencakup layanan BRT, angkutan pengumpan dan Mikrotrans.
Jika pengelolaan transportasi laut Kepulauan Seribu benar-benar berpindah ke TransJakarta pada 2027, maka konsep TransJakarta akan semakin luas.
TransJakarta tidak lagi sekadar bus.
Ia berpotensi menjadi bagian dari ekosistem transportasi publik yang menghubungkan:
Daratan Jakarta ↔ Dermaga ↔ Transportasi Laut ↔ Kepulauan Seribu.
Inilah yang menurut saya justru menarik untuk diperhatikan.
Sebab ukuran keberhasilan sebuah transportasi publik bukan hanya jumlah kendaraan yang beroperasi, tetapi seberapa mudah masyarakat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya.
Pulau Seribu Jangan Hanya Dipikirkan sebagai Destinasi Wisata
Ini bagian yang penting.
Ketika membicarakan Kepulauan Seribu, kita sering terjebak pada kata wisata.
Padahal Pulau Seribu bukan hanya tempat orang Jakarta berlibur.
Di sana ada masyarakat yang tinggal, bekerja, sekolah, berdagang dan menjalani kehidupan sehari-hari.
Karena itu, layanan transportasi laut yang dikelola TransJakarta nantinya jangan hanya dirancang untuk mengejar wisatawan.
Prioritas pertama harus tetap warga.
Wisatawan tentu penting karena dapat menggerakkan ekonomi lokal. Tetapi masyarakat Pulau Seribu harus menjadi penerima manfaat utama.
Bayangkan jika warga bisa mendapatkan akses transportasi yang lebih terjadwal, mudah, aman dan terjangkau.
Dampaknya bukan hanya soal perjalanan.
Ekonomi lokal bisa ikut bergerak.
Tantangan Besarnya Justru Ada di Laut
Namun, jangan buru-buru menganggap rencana ini otomatis menjadi solusi.
Transportasi laut memiliki persoalan yang berbeda dengan transportasi darat.
Ada faktor:
- cuaca;
- gelombang;
- keselamatan pelayaran;
- kapasitas kapal;
- jadwal keberangkatan;
- kondisi dermaga;
- pemeliharaan kapal;
- keterhubungan dengan transportasi darat;
- serta keterjangkauan tarif.
Karena itu, ketika TransJakarta masuk ke sektor transportasi laut, standar pelayanan publik harus ikut dibawa.
Jangan sampai hanya nama dan logo TransJakarta yang berpindah ke kapal, tetapi persoalan lama tetap ada.
Yang Ditunggu Warga: Tarif, Jadwal dan Integrasi
Menurut saya, ada tiga hal yang nantinya paling ditunggu masyarakat.
- Tarif yang masuk akal
Transportasi publik harus memberikan kemudahan.
Jangan sampai perjalanan ke Pulau Seribu menjadi mahal sehingga hanya terjangkau wisatawan tertentu.
Apalagi Pemprov DKI sebelumnya telah memberikan kemudahan layanan transportasi darat gratis bagi warga Kepulauan Seribu yang memenuhi kriteria layanan tertentu.
Maka, transportasi lautnya juga idealnya memiliki kebijakan tarif yang berpihak kepada warga.
- Jadwal yang jelas
Bagi wisatawan, terlambat satu perjalanan mungkin hanya mengubah jadwal liburan.
Bagi warga, keterlambatan bisa berarti terlambat bekerja, sekolah, berobat atau mengurus sesuatu di daratan.
Karena itu, kepastian jadwal sama pentingnya dengan jumlah kapal.
- Integrasi dengan transportasi darat
Ini yang jangan sampai dilupakan.
Perjalanan warga tidak berhenti ketika kapal merapat.
Misalnya:
Pulau Seribu → kapal → dermaga → TransJakarta → MRT/KRL/LRT → tujuan akhir.
Kalau seluruh perjalanan tersebut dapat dibuat semakin mudah, maka barulah kita bisa mengatakan bahwa transportasi Jakarta benar-benar terintegrasi.
Jakarta Bukan Hanya Jalan Raya
Rencana TransJakarta menuju Kepulauan Seribu sebenarnya membawa pesan yang lebih besar.
Jakarta sedang mencoba melihat dirinya secara lebih utuh.
Ada Jakarta di daratan.
Ada Jakarta di pesisir.
Dan ada Jakarta di kepulauan.
Ketiganya seharusnya mendapatkan akses pelayanan publik yang setara.
Gagasan tersebut juga sejalan dengan perhatian Pemprov DKI terhadap pengembangan Kepulauan Seribu sebagai bagian penting masa depan Jakarta. Dalam dokumen perencanaan transportasi DKI, Kepulauan Seribu juga disebut dalam konteks layanan transportasi bagi masyarakat dan wisatawan.
Jangan Sampai Bagus di Poster, Sulit di Lapangan
Di sinilah kritiknya.
Setiap rencana transportasi publik selalu terlihat menarik ketika dituangkan dalam poster, video promosi atau konferensi pers.
Tetapi masyarakat akan menilai setelah layanan benar-benar berjalan.
Apakah kapal datang tepat waktu?
Apakah tiketnya terjangkau?
Apakah kapalnya nyaman?
Bagaimana jika cuaca buruk?
Apakah warga mendapat prioritas?
Apakah layanan terintegrasi dengan transportasi darat?
Dan yang paling penting:
Apakah transportasi tersebut benar-benar membuat hidup masyarakat Pulau Seribu lebih mudah?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang nantinya menentukan apakah program ini sekadar inovasi atau benar-benar menjadi perubahan.
2027, Menunggu TransJakarta Berlayar
Rencana pengelolaan transportasi laut Kepulauan Seribu oleh TransJakarta mulai 2027 tentu patut diapresiasi sebagai sebuah gagasan untuk memperkuat konektivitas Jakarta. Namun, pelaksanaannya harus dipersiapkan secara serius karena transportasi laut memiliki kebutuhan operasional dan keselamatan yang berbeda dengan layanan bus.
Yang menarik, langkah ini juga memperlihatkan arah baru transportasi Jakarta: bukan hanya memperbanyak rute, tetapi memperluas konektivitas.
Sebab pada akhirnya, transportasi publik bukan sekadar kendaraan.
Transportasi publik adalah jembatan kesempatan.
Jembatan agar warga bisa pergi bekerja.
Anak-anak bisa bersekolah.
Pasien bisa mendapatkan layanan kesehatan.
Pelaku UMKM bisa membawa produknya.
Wisatawan bisa datang.
Dan masyarakat Pulau Seribu tidak lagi merasa jauh dari Jakarta meskipun secara geografis mereka berada di tengah laut.
Kalau 2027 nanti kapal TransJakarta benar-benar berlayar menuju Kepulauan Seribu, mungkin saat itu kita sedang menyaksikan definisi baru tentang apa arti “transportasi Jakarta”.
Bukan lagi hanya Jakarta yang terhubung dari Utara ke Selatan atau Timur ke Barat.
Tetapi:
Jakarta yang akhirnya benar-benar menghubungkan daratan dengan kepulauannya.
📌 Sumber
- ANTARA, “Pram: Transjakarta kelola transportasi laut Kepulauan Seribu mulai 2027”, 9 Agustus 2026.
- ANTARA, “Pram minta Dishub tambah fasilitas transportasi di Kepulauan Seribu”, 4 Juli 2025.
- TransJakarta, informasi layanan dan jaringan transportasi. Website resmi TransJakarta
- Pemprov DKI Jakarta / Jakarta Smart City, informasi Kartu Layanan Gratis TransJakarta bagi warga Kepulauan Seribu.
- Bappeda DKI Jakarta, dokumen perencanaan transportasi dan Kepulauan Seribu.
Sumber utama: ANTARA, 9 Agustus 2026.
