Di Balik Spanduk Proses Serah Terima PSU, Masih Ada Pertanyaan yang Belum Terjawab

Oleh: Darustation

Di tengah aktivitas sehari-hari warga Perumahan Daru Indah, Desa Daru, Kecamatan Jambe, masih ada satu pertanyaan yang terus muncul dan hingga kini belum benar-benar terjawab:

Jika jalan rusak, drainase tersumbat, taman terbengkalai, atau fasilitas umum mengalami kerusakan, siapa yang bertanggung jawab?

Pertanyaan itu muncul setelah masyarakat mengetahui adanya proses serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) dari pihak pengembang kepada pemerintah daerah.

Spanduk kegiatan telah terpasang. Dokumentasi kegiatan beredar. Sejumlah tokoh masyarakat, pengurus lingkungan, dan unsur terkait terlihat hadir.

Namun di balik proses tersebut, masih banyak warga yang merasa belum mendapatkan penjelasan yang utuh.

PSU Bukan Sekadar Urusan Administrasi

Bagi sebagian masyarakat, istilah PSU mungkin terdengar teknis. Padahal, PSU merupakan fasilitas yang digunakan warga setiap hari.

Mulai dari:

Jalan lingkungan
Saluran drainase
Lampu penerangan jalan
Taman lingkungan
Fasilitas sosial
Fasilitas umum lainnya

Artinya, ketika PSU beralih status dari pengembang menjadi aset pemerintah, yang berubah bukan sekadar dokumen administratif.

Yang berubah adalah pola tanggung jawab, mekanisme pelaporan, hingga harapan warga terhadap pelayanan dan pemeliharaan fasilitas.

Karena itu, proses serah terima PSU seharusnya tidak hanya dipahami oleh pihak-pihak tertentu saja, tetapi juga oleh masyarakat yang setiap hari menggunakan fasilitas tersebut.

Dari Awal Tahun Hingga Juni 2026, Informasi Masih Terasa Terbatas

Menurut berbagai informasi yang berkembang di lingkungan Perumahan Daru Indah, pembahasan mengenai PSU telah berlangsung sejak awal tahun 2026.

Dalam sejumlah kegiatan disebut hadir:

Tokoh masyarakat
Pengurus RT dan RW
Perwakilan warga
Unsur pemerintah setempat

Namun hingga memasuki Juni 2026, masih banyak warga yang mengaku belum mengetahui secara jelas:

Aset apa saja yang diserahkan
Tanggal resmi penyerahan
Status jalan lingkungan
Status drainase dan taman
Hak serta kewajiban warga setelah penyerahan
Mekanisme pelaporan kerusakan fasilitas umum

Akibatnya, masyarakat hanya mendengar bahwa proses serah terima sedang atau sudah dilakukan, tetapi belum memahami implikasinya.

Baca : Dari Jalan APBD Hingga Aset Publik

Ketika Warga Bertanya ke RT, Jawabannya Justru Membingungkan

Beberapa warga mengaku mencoba mencari informasi melalui pengurus lingkungan.

Namun sebagian jawaban yang diterima justru:

“Tidak tahu detailnya.”

atau:

“Kami tidak memegang dokumen.”

Situasi ini kemudian memunculkan pertanyaan baru.

Bagaimana proses yang menyangkut masa depan fasilitas lingkungan justru belum dipahami secara utuh oleh pihak yang sehari-hari berinteraksi langsung dengan masyarakat?

Pertanyaan yang kemudian berkembang antara lain:

Apakah RT dan RW menerima salinan dokumen?
Apakah pemerintah desa menerima informasi lengkap?
Apakah kecamatan memperoleh laporan resmi?
Siapa yang dapat menjelaskan kepada warga?

Di Balik Spanduk dan Dokumentasi Kegiatan

Masyarakat melihat adanya dokumentasi kegiatan yang memperlihatkan sejumlah tokoh masyarakat, RT, RW, dan unsur lainnya hadir dalam proses serah terima PSU.

Namun ketika warga meminta penjelasan, sebagian informasi yang diterima justru masih terbatas.

Tentu hadir dalam sebuah acara tidak otomatis berarti memahami seluruh aspek administrasi maupun hukum yang sedang berjalan.

Namun dari perspektif warga, kehadiran dalam kegiatan penting seperti ini menimbulkan harapan bahwa setidaknya ada informasi dasar yang dapat diteruskan kepada masyarakat.

Karena yang dibutuhkan warga bukan hanya mengetahui bahwa kegiatan berlangsung.

Tetapi memahami apa dampaknya bagi kehidupan sehari-hari.

Pertanyaan Paling Penting: Siapa yang Bertanggung Jawab?

Pada akhirnya, inti persoalan sebenarnya sederhana.

Jika besok terjadi:

Jalan berlubang
Drainase tersumbat
Lampu jalan mati
Taman tidak terawat
Fasilitas umum rusak

Warga harus melapor ke siapa?

Jika PSU Belum Resmi Diserahkan

Apabila proses administrasi belum selesai dan aset belum resmi berpindah, maka tanggung jawab biasanya masih berada pada pihak pengembang.

Artinya, pengembang masih berkewajiban melakukan pemeliharaan.

Jika PSU Sudah Menjadi Aset Pemerintah

Apabila aset telah diterima dan dicatat sebagai aset pemerintah daerah, maka tanggung jawab pemeliharaan beralih sesuai kewenangan instansi terkait.

Dalam kondisi ini warga dapat menyampaikan laporan melalui pemerintah desa, kecamatan, atau dinas terkait.

Jika Sedang Masa Transisi

Inilah kondisi yang paling berpotensi menimbulkan kebingungan.

Ketika pengembang merasa sudah menyerahkan, sementara pemerintah belum sepenuhnya mengambil alih pengelolaan, masyarakat bisa berada di tengah kekosongan informasi.

Dan yang paling merasakan dampaknya tentu warga.

Mengapa Developer Masih Menjual Rumah?

Sebagian masyarakat juga mempertanyakan mengapa aktivitas pemasaran rumah masih berjalan.

Padahal keduanya berbeda.

Penyerahan PSU berkaitan dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Sedangkan rumah yang masih tersedia tetap dapat dipasarkan selama memenuhi ketentuan yang berlaku.

Karena itu, keberlanjutan aktivitas pemasaran tidak otomatis menunjukkan bahwa proses PSU belum berjalan.

Momentum untuk Memikirkan Manfaat yang Lebih Luas

Terlepas dari berbagai pertanyaan yang muncul, proses serah terima PSU juga dapat menjadi momentum memikirkan manfaat yang lebih besar.

Salah satu persoalan yang sering dikeluhkan masyarakat adalah kepadatan akses menuju kawasan sekitar Stasiun Daru pada jam sibuk.

Apabila nantinya sebagian jalan benar-benar telah menjadi aset pemerintah, mungkin diperlukan kajian lebih lanjut mengenai kemungkinan pemanfaatan infrastruktur untuk kepentingan publik yang lebih luas.

Tentu hal tersebut harus mempertimbangkan: