Menampilkan 30 Hasil
Pemerintahan

Bekasi Timur dan Alarm Keselamatan Perlintasan Sebidang: Ketika Warga Menjadi Garda Terdepan

Peristiwa kecelakaan kereta yang terjadi di wilayah Bekasi kembali membuka mata publik tentang kondisi perlintasan sebidang di Indonesia, khususnya di kawasan padat seperti Bekasi Timur. Salah satu titik yang menjadi sorotan adalah perlintasan sebidang di Jalan Ampera, dekat Stasiun Bekasi Timur, yang hingga kini disebut belum memiliki palang pintu otomatis dan masih mengandalkan penjagaan warga …

Pemerintahan

Tangerang Raya Mau Jadi Provinsi Baru? Atau Kita yang Perlu Cara Baru Berpikir

Beberapa waktu terakhir, wacana pemekaran Provinsi Tangerang Raya kembali ramai dibicarakan. Seolah-olah ini adalah “jawaban cepat” atas berbagai persoalan klasik: pelayanan publik yang dianggap lambat, pembangunan yang belum merata, hingga keinginan memperkuat identitas wilayah. Tapi, pertanyaannya sederhana: benarkah pemekaran adalah solusi? Atau jangan-jangan, kita sedang mengobati gejala—bukan akar masalahnya? 📍 Profil Singkat Tangerang Raya Tangerang …

Pemerintahan

Urus Sertifikat Tanah ke BPN: Ternyata Gak Serumit Itu! (Ini Alur + SPA, SPS & Nomor Berkas)

🏠 Banyak orang langsung pusing duluan kalau dengar urusan sertifikat tanah. Bayangannya: ribet, lama, dan harus “pakai orang dalam”. Padahal, kalau kita paham alurnya, mengurus sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebenarnya cukup jelas, transparan, dan bisa dilakukan sendiri tanpa drama berlebihan. Di artikel ini, kita bahas lengkap: ✔ Alur pengurusan sertifikat ✔ Apa itu …

Pemerintahan

14 Tahun Kantor Desa “Menumpang”: Ketika Biaya Minimal Saja Sudah Ratusan Juta

Sejak September 2012, Kantor Desa Sunyi tidak lagi menempati bangunan resmi milik desa. Aktivitas pemerintahan—mulai dari pelayanan administrasi hingga urusan warga—berjalan dari rumah pribadi kepala desa. Dan kondisi ini masih berlangsung hingga Maret 2026. ➡️ Sekitar 14 tahun atau ±162 bulan Simulasi Biaya: Ini Baru Hitungan Paling Minimal Mari kita gunakan pendekatan paling sederhana dan …

Pemerintahan

Analisa 1 Syawal 1447 H: Antara Perbedaan Awal, dan Harapan Bersatu di Akhir

Menjelang akhir Ramadan, satu pertanyaan klasik kembali hadir di tengah umat Islam Indonesia: kapan sebenarnya Lebaran tiba? Untuk tahun 1447 H, dinamika ini kembali terasa. Sejak awal Ramadan sudah terlihat adanya perbedaan. Namun menariknya, ada peluang bahwa yang berbeda di awal—bisa saja bertemu di akhir. Dan hari ini menjadi momen penting… 👉 Sidang isbat Kementerian …

Pemerintahan

Korupsi Kepala Desa di Kabupaten Tangerang: Sunyi di Permukaan, Parah di Kenyataan?

Kabupaten Tangerang kerap diposisikan sebagai wilayah strategis penyangga ekonomi nasional. Industri tumbuh, perumahan meluas, dan dana publik—khususnya dana desa—mengalir setiap tahun dengan nilai yang tidak kecil. Namun di balik geliat pembangunan itu, muncul pertanyaan yang terus mengendap di benak masyarakat: mengapa kasus korupsi kepala desa di Kabupaten Tangerang terasa sunyi, padahal persoalan di lapangan begitu …

Pemerintahan

Banjir di Perumahan: Ketika Beton Mengalahkan Air

Hujan belum lama turun, tapi air sudah naik ke jalan perumahan. Anak-anak digendong, motor mogok, dan warga kembali mengulang kalimat yang sama setiap tahun: “Ini banjir lagi, kenapa sih?” Padahal, hujannya biasa saja. Yang luar biasa justru perubahan lingkungan kita. Dari Sawah Menjadi Beton Sebelum perumahan berdiri rapat, wilayah ini adalah sawah, ladang, kebun, atau …

Pemerintahan

Dari Girik ke SHM: Peran BPN dalam Menjamin Hak Tanah Warisan

Di banyak daerah di Indonesia, tanah warisan masih dikuasai dan dikelola secara turun-temurun tanpa Sertifikat Hak Milik (SHM). Status tanahnya tetap berupa girik, petok D, atau Letter C—dokumen lama yang secara sosial diakui di desa, namun sering disalahpahami sebagai bukti kepemilikan yang sah. Padahal, dalam sistem hukum pertanahan nasional, dokumen-dokumen tersebut belum memberikan kepastian hukum …

Pemerintahan

Girik dan Letter C Tak Berlaku Mulai 2 Februari 2026: Hak Pemilik Tanah dan Ahli Waris Tetap Dilindungi Negara

Menjelang 2 Februari 2026, banyak pemilik tanah dan ahli waris dibuat resah oleh kabar bahwa dokumen tanah lama seperti girik, letter C, petok D, pipil, dan sejenisnya tidak berlaku lagi. Isu ini berkembang luas di media sosial dan grup percakapan, sering kali disertai narasi yang menakutkan: tanah bisa diambil negara, hak ahli waris gugur, atau …

Pemerintahan

Antara Harapan Transparansi dan Realitas Proses Pertanahan

Memanfaatkan Aplikasi Sentuh Tanahku Ditulis oleh Mohamad Sobari Mengurus sertipikat tanah sering kali menjadi pengalaman yang melelahkan. Bukan hanya karena prosesnya panjang, tetapi juga karena minimnya informasi yang bisa diakses oleh pemohon. Setelah berkas diserahkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), warga kerap berada pada posisi menunggu tanpa kepastian: menunggu dipanggil, menunggu kabar, menunggu selesai. Di …