Menampilkan 41 Hasil
Pemerintahan

Ketua BPD Bukan Raja Tunggal: Fenomena yang Harus Dikoreksi

Hai Sobat Pemerhati Desa 👋 Belakangan ini, di beberapa desa termasuk Desa Daru, muncul fenomena yang cukup menggelitik dan memicu tanda tanya publik. Ketua BPD terlihat sangat aktif — menghadiri undangan dari kecamatan, menjalin komunikasi dengan pihak kabupaten, hingga berdiskusi dengan mahasiswa KKN. Sepintas, ini mungkin terlihat positif. Tapi… ❓ Kenapa selalu sendiri? ❓ Mana …

Pemerintahan

Jalan Cor Beton Dibangun Pakai APBD, Tapi Rumah Dijual Developer? Siapa Diuntungkan?

Perumahan Daru Indah, di Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, kini jadi sorotan. Pasalnya, jalan lingkungan dalam perumahan tersebut dibangun menggunakan dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Namun, rumah-rumah di sana tetap dijual secara komersial oleh developer. Yang lebih menarik perhatian: ternyata pengurus RT/RW dan bahkan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tinggal di perumahan tersebut. 🕵️‍♂️ …

Pemerintahan

Binwil, Pembangunan, dan Transparansi yang Masih Dicari di Desa Kita

Kalau kamu tinggal di desa, mungkin kamu pernah dengar istilah Binwil — singkatan dari Bina Wilayah. Biasanya ini jadi agenda tahunan yang datang diam-diam, tapi sibuknya luar biasa. Tiba-tiba saja balai desa ramai, ibu-ibu PKK pakai seragam, camat datang, lalu ada penyambutan, tumpeng, dan kadang lomba. Tapi sayangnya, masyarakat umum sering tak tahu menahu soal …

Info, Pemerintahan

Jangan Asal Share Surat Tugas di Medsos!

“Membagikan surat tugas atau surat dinas internal di media sosial tanpa izin adalah pelanggaran terhadap aturan kerahasiaan dokumen negara. Tindakan ini tidak hanya melanggar etika profesional, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan kedinasan lainnya yang mengatur …

Pemerintahan

Jangan Asal Share Surat Tugas di Medsos!

Etika Digital, Sanksi Hukum, dan Batasan Penyebaran Dokumen Pemerintah 🖊️ oleh Darustation Kita hidup di era serba cepat, serba digital, dan serba ingin eksis. Segala aktivitas—termasuk urusan kantor—kadang rasanya sayang kalau nggak dibagikan di media sosial. Tapi tunggu dulu… kalau yang dibagikan adalah surat tugas dari kantor kelurahan atau kecamatan, itu beda cerita. Beberapa waktu …

Pemerintahan

Kades Gonta-ganti Sekdes? Warga Wajib Tahu Aturannya!

Halo, Sahabat DS! Dinamika pemerintahan desa semakin menarik perhatian, terutama ketika isu pergantian sekretaris desa (sekdes) mencuat. Di sejumlah wilayah, kepala desa (kades) diketahui kerap mengganti sekdes. Alasannya beragam—mulai dari ketidakcocokan pribadi, hingga sekdes yang dianggap terlalu kritis atau “tidak nurut”. Tapi… apakah seorang kepala desa boleh mengganti sekdes semaunya sendiri? Yuk, kita kupas bersama …

Pemerintahan

Mengubah Status Tanah Girik: Antara Kebijakan Pemerintah dan Hak Atas Tanah

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan pemilik tanah dengan status girik atau leter C untuk mengubah status tanah tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) sebelum Februari 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi masalah administrasi pertanahan yang belum teratur serta mengurangi potensi sengketa lahan. Namun, kebijakan ini juga memunculkan pertanyaan penting, terutama terkait dengan hak …

Pemerintahan

Fenomena Kepala Desa Berkantor di Rumah Pribadi: Sebab, Masalah, dan Aspek Hukumnya

Meskipun telah tersedia kantor desa resmi, masih ada kepala desa yang memilih berkantor di rumah pribadinya. Praktik ini menimbulkan berbagai persoalan, terutama terkait transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan dokumen penting. Bahkan, praktik seperti ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang, termasuk dalam pengelolaan dana desa dan proyek pembebasan lahan untuk perumahan. Artikel ini mengulas penyebab, dampak, kaitannya dengan …

Pemerintahan

Peran Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama di Desa: Dari Pemimpin Sosial Menjadi Pengikut Kebijakan Pemerintah Desa

Pendahuluan Di setiap desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama memegang peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial, mengarahkan nilai-nilai moral, dan memberikan nasihat kepada masyarakat. Mereka adalah figur yang dihormati dan menjadi panutan bagi banyak orang. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, terlihat adanya perubahan peran mereka yang kini lebih cenderung mengikuti kebijakan yang ditetapkan …

Pemerintahan

Masalah Ketika Ketua BPD Merangkap Posisi Ketua RT: Aturan, Dampak, dan Etika Bermasyarakat

Pendahuluan Posisi Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) memiliki peran yang sangat berbeda dalam struktur pemerintahan desa. Ketua BPD bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemerintahan desa, menyuarakan aspirasi masyarakat, dan memberi masukan terhadap kebijakan desa. Sementara itu, Ketua RT bertugas untuk mengelola urusan masyarakat di tingkat lingkungan kecil, seperti pengorganisasian kegiatan …