Menampilkan 36 Hasil
Pemerintahan

Wagub Banten Dorong Penguatan BPD: Pilar Demokrasi Desa Menuju Banten Maju

Dalam semangat memperkuat pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menegaskan pentingnya penguatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai elemen strategis pembangunan desa. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) BPD se-Provinsi Banten yang digelar pada 24 September 2025 di Hotel Aston & Convention Center, Kota Serang. 🔍 BPD: Pilar …

Pemerintahan

Demonstrasi dan Diplomasi: Saatnya PR Turun ke Jalan

Di tengah riuhnya suara rakyat yang menggema dari berbagai penjuru negeri, satu hal yang sering luput dari perhatian adalah bagaimana kita menyampaikan aspirasi, bukan hanya apa yang kita tuntut. Demonstrasi bukan sekadar aksi massa—ia adalah komunikasi publik dalam skala besar. Dan seperti komunikasi lainnya, ia butuh strategi, empati, dan… PR yang baik. Ketika ribuan orang …

Pemerintahan

Reses BPD: Dari Aspirasi Warga, Pengawasan Proyek, Hingga Gerakan Ekonomi Kampung

✍️ Oleh: Tim Darustation Istilah “reses” biasanya kita dengar dari berita-berita politik: reses DPR atau DPRD, masa di mana para anggota dewan kembali ke daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi rakyat. Tapi tahukah kamu? Di desa pun kini istilah reses mulai digunakan, tepatnya oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pertanyaannya: sahkah? Layakkah BPD menggunakan istilah “reses”? Dan …

Pemerintahan

Luruskan Loyalitas: RT/RW Harus Koordinasi dengan Kepala Desa, Bukan Ucap Terima Kasih ke DPRD

Pernah nggak sih kamu dengar ada jalan di perumahan yang tiba-tiba diperbaiki, terus warga ramai-ramai ucapin terima kasih ke salah satu anggota DPRD? Bahkan pengurus RT dan RW pun ikut-ikutan bikin ucapan syukur ke media sosial, lengkap dengan foto. Tapi… tunggu dulu. Apakah kita benar-benar paham siapa yang harus dihargai dalam proses pembangunan seperti itu? …

Pemerintahan

Persamaan Desa dan Negara: Ternyata Trias Politika Berlaku Juga, Lho!

Pernah nggak sih kamu kepikiran, sebenarnya desa itu miniatur negara? Walaupun skalanya jauh lebih kecil, tapi struktur dan fungsinya mirip banget dengan negara pada umumnya. Bahkan, kalau ditelusuri lebih dalam, prinsip Trias Politika yang menjadi dasar negara demokrasi juga hidup dan berlaku di level desa. Lho, kok bisa? Yuk kita bahas satu per satu, biar …

Pemerintahan

Ketua BPD Bukan Raja Tunggal: Fenomena yang Harus Dikoreksi

Hai Sobat Pemerhati Desa 👋 Belakangan ini, di beberapa desa termasuk Desa Daru, muncul fenomena yang cukup menggelitik dan memicu tanda tanya publik. Ketua BPD terlihat sangat aktif — menghadiri undangan dari kecamatan, menjalin komunikasi dengan pihak kabupaten, hingga berdiskusi dengan mahasiswa KKN. Sepintas, ini mungkin terlihat positif. Tapi… ❓ Kenapa selalu sendiri? ❓ Mana …

Pemerintahan

Jalan Cor Beton Dibangun Pakai APBD, Tapi Rumah Dijual Developer? Siapa Diuntungkan?

Perumahan Daru Indah, di Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, kini jadi sorotan. Pasalnya, jalan lingkungan dalam perumahan tersebut dibangun menggunakan dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Namun, rumah-rumah di sana tetap dijual secara komersial oleh developer. Yang lebih menarik perhatian: ternyata pengurus RT/RW dan bahkan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tinggal di perumahan tersebut. 🕵️‍♂️ …

Pemerintahan

Binwil, Pembangunan, dan Transparansi yang Masih Dicari di Desa Kita

Kalau kamu tinggal di desa, mungkin kamu pernah dengar istilah Binwil — singkatan dari Bina Wilayah. Biasanya ini jadi agenda tahunan yang datang diam-diam, tapi sibuknya luar biasa. Tiba-tiba saja balai desa ramai, ibu-ibu PKK pakai seragam, camat datang, lalu ada penyambutan, tumpeng, dan kadang lomba. Tapi sayangnya, masyarakat umum sering tak tahu menahu soal …

Info, Pemerintahan

Jangan Asal Share Surat Tugas di Medsos!

“Membagikan surat tugas atau surat dinas internal di media sosial tanpa izin adalah pelanggaran terhadap aturan kerahasiaan dokumen negara. Tindakan ini tidak hanya melanggar etika profesional, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan kedinasan lainnya yang mengatur …

Pemerintahan

Jangan Asal Share Surat Tugas di Medsos!

Etika Digital, Sanksi Hukum, dan Batasan Penyebaran Dokumen Pemerintah 🖊️ oleh Darustation Kita hidup di era serba cepat, serba digital, dan serba ingin eksis. Segala aktivitas—termasuk urusan kantor—kadang rasanya sayang kalau nggak dibagikan di media sosial. Tapi tunggu dulu… kalau yang dibagikan adalah surat tugas dari kantor kelurahan atau kecamatan, itu beda cerita. Beberapa waktu …