✍️ Oleh: Tim Darustation Istilah “reses” biasanya kita dengar dari berita-berita politik: reses DPR atau DPRD, masa di mana para anggota dewan kembali ke daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi rakyat. Tapi tahukah kamu? Di desa pun kini istilah reses mulai digunakan, tepatnya oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pertanyaannya: sahkah? Layakkah BPD menggunakan istilah “reses”? Dan …
Pernah nggak sih kamu dengar ada jalan di perumahan yang tiba-tiba diperbaiki, terus warga ramai-ramai ucapin terima kasih ke salah satu anggota DPRD? Bahkan pengurus RT dan RW pun ikut-ikutan bikin ucapan syukur ke media sosial, lengkap dengan foto. Tapi… tunggu dulu. Apakah kita benar-benar paham siapa yang harus dihargai dalam proses pembangunan seperti itu? …
Pernah nggak sih kamu kepikiran, sebenarnya desa itu miniatur negara? Walaupun skalanya jauh lebih kecil, tapi struktur dan fungsinya mirip banget dengan negara pada umumnya. Bahkan, kalau ditelusuri lebih dalam, prinsip Trias Politika yang menjadi dasar negara demokrasi juga hidup dan berlaku di level desa. Lho, kok bisa? Yuk kita bahas satu per satu, biar …
Hai Sobat Pemerhati Desa 👋 Belakangan ini, di beberapa desa termasuk Desa Daru, muncul fenomena yang cukup menggelitik dan memicu tanda tanya publik. Ketua BPD terlihat sangat aktif — menghadiri undangan dari kecamatan, menjalin komunikasi dengan pihak kabupaten, hingga berdiskusi dengan mahasiswa KKN. Sepintas, ini mungkin terlihat positif. Tapi… ❓ Kenapa selalu sendiri? ❓ Mana …
Perumahan Daru Indah, di Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, kini jadi sorotan. Pasalnya, jalan lingkungan dalam perumahan tersebut dibangun menggunakan dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Namun, rumah-rumah di sana tetap dijual secara komersial oleh developer. Yang lebih menarik perhatian: ternyata pengurus RT/RW dan bahkan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tinggal di perumahan tersebut. 🕵️♂️ …
Kalau kamu tinggal di desa, mungkin kamu pernah dengar istilah Binwil — singkatan dari Bina Wilayah. Biasanya ini jadi agenda tahunan yang datang diam-diam, tapi sibuknya luar biasa. Tiba-tiba saja balai desa ramai, ibu-ibu PKK pakai seragam, camat datang, lalu ada penyambutan, tumpeng, dan kadang lomba. Tapi sayangnya, masyarakat umum sering tak tahu menahu soal …
“Membagikan surat tugas atau surat dinas internal di media sosial tanpa izin adalah pelanggaran terhadap aturan kerahasiaan dokumen negara. Tindakan ini tidak hanya melanggar etika profesional, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan kedinasan lainnya yang mengatur …
Etika Digital, Sanksi Hukum, dan Batasan Penyebaran Dokumen Pemerintah 🖊️ oleh Darustation Kita hidup di era serba cepat, serba digital, dan serba ingin eksis. Segala aktivitas—termasuk urusan kantor—kadang rasanya sayang kalau nggak dibagikan di media sosial. Tapi tunggu dulu… kalau yang dibagikan adalah surat tugas dari kantor kelurahan atau kecamatan, itu beda cerita. Beberapa waktu …
Halo, Sahabat DS! Dinamika pemerintahan desa semakin menarik perhatian, terutama ketika isu pergantian sekretaris desa (sekdes) mencuat. Di sejumlah wilayah, kepala desa (kades) diketahui kerap mengganti sekdes. Alasannya beragam—mulai dari ketidakcocokan pribadi, hingga sekdes yang dianggap terlalu kritis atau “tidak nurut”. Tapi… apakah seorang kepala desa boleh mengganti sekdes semaunya sendiri? Yuk, kita kupas bersama …
Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan pemilik tanah dengan status girik atau leter C untuk mengubah status tanah tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) sebelum Februari 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi masalah administrasi pertanahan yang belum teratur serta mengurangi potensi sengketa lahan. Namun, kebijakan ini juga memunculkan pertanyaan penting, terutama terkait dengan hak …