Menampilkan 36 Hasil
Pemerintahan

Analisa 1 Syawal 1447 H: Antara Perbedaan Awal, dan Harapan Bersatu di Akhir

Menjelang akhir Ramadan, satu pertanyaan klasik kembali hadir di tengah umat Islam Indonesia: kapan sebenarnya Lebaran tiba? Untuk tahun 1447 H, dinamika ini kembali terasa. Sejak awal Ramadan sudah terlihat adanya perbedaan. Namun menariknya, ada peluang bahwa yang berbeda di awal—bisa saja bertemu di akhir. Dan hari ini menjadi momen penting… 👉 Sidang isbat Kementerian …

Pemerintahan

Korupsi Kepala Desa di Kabupaten Tangerang: Sunyi di Permukaan, Parah di Kenyataan?

Kabupaten Tangerang kerap diposisikan sebagai wilayah strategis penyangga ekonomi nasional. Industri tumbuh, perumahan meluas, dan dana publik—khususnya dana desa—mengalir setiap tahun dengan nilai yang tidak kecil. Namun di balik geliat pembangunan itu, muncul pertanyaan yang terus mengendap di benak masyarakat: mengapa kasus korupsi kepala desa di Kabupaten Tangerang terasa sunyi, padahal persoalan di lapangan begitu …

Pemerintahan

Banjir di Perumahan: Ketika Beton Mengalahkan Air

Hujan belum lama turun, tapi air sudah naik ke jalan perumahan. Anak-anak digendong, motor mogok, dan warga kembali mengulang kalimat yang sama setiap tahun: “Ini banjir lagi, kenapa sih?” Padahal, hujannya biasa saja. Yang luar biasa justru perubahan lingkungan kita. Dari Sawah Menjadi Beton Sebelum perumahan berdiri rapat, wilayah ini adalah sawah, ladang, kebun, atau …

Pemerintahan

Dari Girik ke SHM: Peran BPN dalam Menjamin Hak Tanah Warisan

Di banyak daerah di Indonesia, tanah warisan masih dikuasai dan dikelola secara turun-temurun tanpa Sertifikat Hak Milik (SHM). Status tanahnya tetap berupa girik, petok D, atau Letter C—dokumen lama yang secara sosial diakui di desa, namun sering disalahpahami sebagai bukti kepemilikan yang sah. Padahal, dalam sistem hukum pertanahan nasional, dokumen-dokumen tersebut belum memberikan kepastian hukum …

Pemerintahan

Girik dan Letter C Tak Berlaku Mulai 2 Februari 2026: Hak Pemilik Tanah dan Ahli Waris Tetap Dilindungi Negara

Menjelang 2 Februari 2026, banyak pemilik tanah dan ahli waris dibuat resah oleh kabar bahwa dokumen tanah lama seperti girik, letter C, petok D, pipil, dan sejenisnya tidak berlaku lagi. Isu ini berkembang luas di media sosial dan grup percakapan, sering kali disertai narasi yang menakutkan: tanah bisa diambil negara, hak ahli waris gugur, atau …

Pemerintahan

Antara Harapan Transparansi dan Realitas Proses Pertanahan

Memanfaatkan Aplikasi Sentuh Tanahku Ditulis oleh Mohamad Sobari Mengurus sertipikat tanah sering kali menjadi pengalaman yang melelahkan. Bukan hanya karena prosesnya panjang, tetapi juga karena minimnya informasi yang bisa diakses oleh pemohon. Setelah berkas diserahkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), warga kerap berada pada posisi menunggu tanpa kepastian: menunggu dipanggil, menunggu kabar, menunggu selesai. Di …

Pemerintahan

Masih Perlukah Tanda Tangan RT dan RW untuk Urus Dokumen Dukcapil Kabupaten Tangerang?

Pernah mengalami urus KTP, KK, atau akta, tapi diminta pulang lagi karena belum ada tanda tangan RT dan RW? Katanya pelayanan sudah dipermudah, tapi di lapangan kok masih ribet? Pertanyaan ini wajar. Dan faktanya, banyak warga Kabupaten Tangerang mengalami hal yang sama. Jadi, sebenarnya masih perlu atau tidak sih tanda tangan Ketua RT dan RW …

Pemerintahan

Ketahanan Logistik Pangan & Energi Sumatera: Dari Krisis ke Eksekusi Nyata

🌾🚛 Kalau bicara soal Sumatera, kita bicara tentang jantung logistik Indonesia. Pulau ini punya pelabuhan strategis, depo energi, sentra pangan, dan jalur perdagangan internasional. Tapi di balik kekuatan itu, ada ancaman berlapis: gempa, tsunami, banjir, kebakaran hutan, erupsi, sampai cuaca ekstrem. Nah, gimana caranya supaya pangan dan energi tetap sampai ke masyarakat meski bencana datang …

Pemerintahan

Transformasi Pelayanan Publik: Administrasi Kependudukan Kini Hadir di Seluruh Kecamatan Kabupaten Tangerang

💼 Mulai Senin, 10 November 2025, Pemerintah Kabupaten Tangerang resmi meluncurkan kebijakan strategis berupa perluasan pelayanan administrasi kependudukan ke seluruh kantor kecamatan. Kebijakan ini mencakup layanan percetakan KTP Elektronik (KTP-el) dan Kartu Identitas Anak (KIA), yang sebelumnya hanya tersedia di kantor pusat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Langkah ini bukan hanya soal efisiensi birokrasi, …

Pemerintahan

Peran RT dan RW di Lingkungan Rumah: Belajar dari Kasus Yai Mim vs Sahara

Di setiap lingkungan tempat tinggal, RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga) memegang peranan penting sebagai garda terdepan dalam menjaga keharmonisan sosial. Tapi seringkali, posisi mereka diuji ketika terjadi konflik antarwarga, seperti yang ramai diperbincangkan belakangan ini — kasus Yai Mim vs Sahara. Awalnya, masalah tersebut hanya perkara kecil antar tetangga: soal lahan, omongan, dan …