Oleh: DaruStation
Setiap kali sebuah BUMDes gagal, rugi, atau mati suri, biasanya yang pertama kali disalahkan adalah keadaan ekonomi masyarakat.
Ada yang mengatakan warga kurang mendukung. Ada yang menyebut daya beli masyarakat rendah. Bahkan ada yang beranggapan usaha desa memang sulit berkembang.
Namun benarkah masalahnya ada pada masyarakat?
Jika ditelusuri lebih dalam, banyak kegagalan BUMDes justru bermula dari satu persoalan mendasar yang sering luput dibahas: siapa yang diberi amanah untuk mengelolanya.
BUMDes bukan sekadar papan nama yang berdiri di depan kantor desa. BUMDes adalah lembaga usaha yang mengelola modal, aset, peluang bisnis, dan harapan masyarakat desa.
Karena itu, kesalahan memilih pengelola bisa menjadi awal dari berbagai persoalan yang kemudian berujung pada kerugian bahkan kebangkrutan.
Ketika Jabatan Menjadi Hadiah, Bukan Amanah
BUMDes dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun tujuan mulia tersebut sering kali terganggu ketika posisi strategis diberikan bukan kepada orang yang paling mampu, melainkan kepada orang yang paling dekat.
Masih ditemukan praktik di mana seseorang dipilih karena:
- Dekat dengan kepala desa.
- Masih kerabat perangkat desa.
- Tim sukses saat pemilihan.
- Teman sepergaulan.
- Orang yang dianggap mudah diatur.
Padahal mengelola usaha membutuhkan kemampuan yang berbeda dengan mengelola kegiatan sosial atau organisasi kemasyarakatan.
Seorang Direktur BUMDes idealnya memahami:
- Manajemen usaha.
- Pengelolaan keuangan.
- Strategi pemasaran.
- Pelayanan pelanggan.
- Pengembangan bisnis.
Tanpa kemampuan tersebut, modal sebesar apa pun berisiko habis tanpa menghasilkan manfaat yang signifikan.
Siapa Sebenarnya yang Memilih Direktur BUMDes?
Masih banyak masyarakat yang menganggap Direktur BUMDes merupakan orang yang ditunjuk langsung oleh Kepala Desa.
Padahal semangat pembentukan BUMDes tidak demikian.
Direktur BUMDes seharusnya lahir melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan unsur masyarakat sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan desa.
Kepala Desa memang memiliki peran sebagai pembina dan penasihat. Namun proses pemilihan pengurus semestinya dilakukan secara terbuka, objektif, dan partisipatif agar menghasilkan pemimpin yang mendapat kepercayaan masyarakat.
Ketika proses tersebut tidak berjalan sehat, risiko munculnya pengurus yang tidak kompeten menjadi semakin besar.
Modal Besar Tidak Menjamin Sukses
Tidak sedikit BUMDes yang memperoleh penyertaan modal dari Dana Desa hingga ratusan juta rupiah.
Sayangnya, besarnya modal tidak selalu menjamin keberhasilan usaha.
Banyak BUMDes memiliki modal besar tetapi:
- Tidak memiliki rencana bisnis.
- Tidak melakukan survei pasar.
- Tidak memahami kebutuhan masyarakat.
- Tidak memiliki target keuntungan yang jelas.
Akibatnya usaha berjalan tanpa arah.
Uang terus keluar, sementara pemasukan tidak mampu menutupi biaya operasional.
Lama-kelamaan modal habis dan usaha berhenti.
Penyakit Lama: Transparansi yang Lemah
BUMDes dibangun dengan uang, aset, dan kepercayaan masyarakat desa.
Karena itu, transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban.
Namun masih ditemukan BUMDes yang:
- Tidak pernah menyampaikan laporan keuangan.
- Tidak mengumumkan perkembangan usaha.
- Tidak mengadakan evaluasi terbuka.
- Sulit diaudit.
Ketika transparansi hilang, kepercayaan masyarakat ikut hilang.
Dan ketika kepercayaan hilang, usaha akan semakin sulit berkembang.
BUMDes Bukan Kantor Desa
Kesalahan lain yang sering terjadi adalah membawa pola birokrasi pemerintahan ke dalam dunia usaha.
Dalam birokrasi, keputusan mungkin bisa menunggu rapat berikutnya.
Tetapi dalam dunia bisnis:
- Peluang harus ditangkap cepat.
- Masalah harus diselesaikan cepat.
- Pelanggan harus dilayani cepat.
Usaha yang lambat mengambil keputusan biasanya kalah bersaing dengan pelaku usaha lain yang lebih adaptif.
Karena itu BUMDes membutuhkan pengurus yang memiliki jiwa entrepreneur, bukan sekadar kemampuan administratif.
Campur Tangan Politik yang Berlebihan
BUMDes seharusnya menjadi milik seluruh masyarakat desa, bukan milik kelompok atau kepentingan tertentu.
Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian BUMDes masih terseret dalam dinamika politik desa.
Ketika kepala desa berganti, pengurus berganti.
Ketika arah politik berubah, program usaha ikut berubah.
Akibatnya keberlanjutan bisnis terganggu.
BUMDes kehilangan fokus sebagai lembaga ekonomi dan berubah menjadi arena tarik-menarik kepentingan.
Jangan Menyalahkan Warga Terlebih Dahulu
Sebelum menyalahkan masyarakat karena dianggap tidak mendukung BUMDes, ada beberapa pertanyaan penting yang perlu dijawab:
- Apakah pengurus dipilih berdasarkan kompetensi?
- Apakah usaha yang dijalankan sesuai kebutuhan masyarakat?
- Apakah laporan keuangan disampaikan secara terbuka?
- Apakah pengelolaan dilakukan secara profesional?
- Apakah pengawasan berjalan efektif?
Jika pertanyaan-pertanyaan tersebut belum bisa dijawab dengan baik, maka persoalannya kemungkinan bukan pada masyarakat.
Desa Butuh Orang Tepat di Posisi yang Tepat
Kepala Desa, BPD, RT, RW, tokoh masyarakat, pengurus koperasi, dan seluruh unsur desa memiliki tanggung jawab yang sama: memastikan lembaga desa dipimpin oleh orang yang tepat.
Karena jabatan strategis bukan hadiah.
Jabatan adalah amanah.
Ketika amanah diberikan kepada orang yang memiliki integritas, kemampuan, dan kemauan bekerja, desa akan bergerak maju.
Sebaliknya, ketika posisi penting diisi oleh orang yang bermasalah, tidak kompeten, atau hanya mengandalkan kedekatan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya uang desa, tetapi juga masa depan masyarakat.
Penutup
Banyak BUMDes tidak gagal karena kekurangan modal.
Banyak pula yang tidak gagal karena masyarakatnya malas.
Kegagalan sering kali bermula jauh sebelum usaha dijalankan, yaitu saat proses memilih orang yang akan memegang amanah.
Karena itu, sebelum menambah modal, sebelum membuka unit usaha baru, dan sebelum menyusun program kerja yang ambisius, ada satu pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur:
“Apakah orang yang kita pilih benar-benar orang yang mampu mengelolanya?”
Sebab masa depan desa tidak selalu ditentukan oleh besarnya anggaran yang dimiliki.
Sering kali masa depan desa ditentukan oleh kualitas orang-orang yang diberi kepercayaan untuk mengelolanya.
DaruStation — Mengawal Desa dengan Akal Sehat, Transparansi, dan Kepedulian.
