Ketika Teknologi Sudah Hadir, tetapi Informasi Belum Sepenuhnya Terbuka
Oleh: Mohamad Sobari | Darustation.com
Founder Darustation.com | Pegiat Literasi Publik, Transformasi Digital, dan Partisipasi Masyarakat
“Transformasi digital tidak diukur dari seberapa canggih teknologi yang dimiliki, tetapi dari seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat.”
Pendahuluan
Digitalisasi telah menjadi bagian penting dari reformasi pelayanan publik di Indonesia. Pemerintah pusat hingga pemerintah desa didorong memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas akses informasi, dan memperkuat partisipasi masyarakat.
Website pemerintah desa merupakan salah satu instrumen utama dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Melalui website, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan administrasi, penggunaan anggaran, hingga berbagai program pemberdayaan masyarakat.
Namun pertanyaannya, apakah keberadaan website saja sudah cukup menunjukkan bahwa sebuah desa telah berhasil melakukan transformasi digital?
Jawabannya tentu belum tentu.
Pengalaman menunjukkan bahwa tantangan terbesar bukan terletak pada membangun website, melainkan menjaga keberlanjutan pengelolaannya serta memastikan informasi yang disajikan selalu diperbarui.
Sebuah Catatan dari Pengamatan
Dalam beberapa tahun terakhir, penulis mengamati perkembangan media informasi digital pada salah satu pemerintahan desa.
Beberapa tahun sebelumnya, desa tersebut pernah memiliki website resmi yang menurut pengamatan cukup baik. Tampilan profesional, navigasi cukup jelas, serta mampu memberikan gambaran mengenai identitas pemerintah desa.
Keberadaan website tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa pernah memiliki komitmen untuk memanfaatkan teknologi informasi sebagai media pelayanan publik.
Namun memasuki tahun berikutnya, website tersebut tidak lagi dapat diakses. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah domain atau layanan hosting yang tidak diperpanjang sehingga website menjadi tidak aktif.
Kondisi seperti ini sebenarnya bukan persoalan yang hanya terjadi pada satu desa. Di berbagai daerah masih ditemukan website pemerintah yang dibangun dengan baik pada awalnya, tetapi kemudian berhenti beroperasi karena tidak adanya pemeliharaan dan pengelolaan yang berkelanjutan.
Padahal website merupakan aset digital pemerintah yang seharusnya dipelihara sebagaimana aset pelayanan publik lainnya.
Babak Baru: Muncul Website Baru dengan Teknologi AI
Pada sekitar bulan Mei 2026, kembali terlihat adanya website pemerintah desa yang baru.
Walaupun tampilannya lebih sederhana dibandingkan website sebelumnya, terdapat perkembangan yang cukup menarik, yaitu mulai dimanfaatkannya teknologi Artificial Intelligence (AI) sebagai bagian dari sistem komunikasi digital.
Hal ini patut diapresiasi karena menunjukkan adanya upaya mengikuti perkembangan teknologi yang berkembang sangat cepat.
AI dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan informasi, mempercepat pencarian data, serta memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik.
Namun teknologi hanyalah alat.
Keberhasilan sebuah website tetap bergantung pada manusia yang mengelolanya.
Informasi Belum Terlihat Berkembang
Setelah dilakukan pengamatan lebih lanjut, informasi yang tersedia di dalam website belum menunjukkan pembaruan secara berkala.
Memasuki bulan Juni hingga waktu pengamatan dilakukan, hampir tidak terlihat adanya berita, pengumuman, ataupun informasi terbaru yang dipublikasikan.
Website memang dapat diakses.
Namun isi informasinya belum berkembang sebagaimana yang diharapkan dari sebuah media informasi resmi pemerintah.
Padahal masyarakat memerlukan informasi mengenai:
- kegiatan pemerintah desa;
- pembangunan yang sedang berjalan;
- hasil musyawarah desa;
- pelayanan administrasi;
- program pemberdayaan masyarakat;
- kegiatan BUMDes;
- potensi desa;
- maupun berbagai informasi publik lainnya.
Website yang jarang diperbarui pada akhirnya hanya menjadi etalase digital tanpa aktivitas komunikasi yang nyata.
Belum Terlihat Publikasi Peluncuran Website
Hal lain yang menarik perhatian adalah belum ditemukannya publikasi mengenai peluncuran atau peresmian website melalui media sosial resmi pemerintah desa.
Peluncuran website seharusnya menjadi momentum penting untuk memperkenalkan layanan digital kepada masyarakat.
Melalui publikasi tersebut, pemerintah desa dapat menjelaskan:
- alamat website resmi;
- fungsi dan manfaat website;
- layanan yang tersedia;
- cara masyarakat memperoleh informasi;
- komitmen pemerintah terhadap transformasi digital.
Sosialisasi seperti ini sangat penting agar masyarakat mengetahui keberadaan website dan memanfaatkannya sebagai sumber informasi resmi.
Website Ada, Informasi Publik Belum Optimal
Berdasarkan pengamatan selama masa kepemimpinan kepala desa saat ini, persoalan yang tampak bukan semata-mata keberadaan website.
Yang menjadi perhatian adalah pemanfaatannya sebagai media keterbukaan informasi publik.
Website memang menampilkan identitas dan halaman utama.
Namun belum terlihat tersedianya berbagai dokumen publik yang lazim dipublikasikan sebagai bagian dari pelayanan informasi pemerintahan desa.
Padahal masyarakat membutuhkan informasi yang dapat dipelajari dan dijadikan referensi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa.
Beberapa dokumen yang idealnya tersedia antara lain:
- Profil Pemerintah Desa.
- Struktur organisasi perangkat desa.
- Visi dan misi Kepala Desa.
- RPJMDes.
- RKPDes.
- APBDes dan informasi realisasi anggaran sesuai ketentuan.
- Informasi pembangunan desa.
- Peraturan Desa (Perdes).
- Peraturan Kepala Desa yang bersifat terbuka.
- Jadwal dan hasil Musyawarah Desa.
- Informasi BUMDes.
- Pelayanan administrasi.
- Agenda kegiatan desa.
- Arsip berita dan dokumentasi kegiatan.
Keberadaan dokumen-dokumen tersebut merupakan bagian dari pelayanan informasi kepada masyarakat.
Teknologi AI Tidak Dapat Menggantikan Komitmen
Saat ini hampir semua institusi dapat memanfaatkan AI.
AI dapat membantu menyusun berita.
AI dapat membantu pelayanan informasi.
AI dapat mempercepat komunikasi digital.
Namun AI tidak mampu menggantikan komitmen pemerintah dalam membangun budaya keterbukaan informasi.
Website secanggih apa pun tidak akan memberikan manfaat apabila informasi yang tersedia tidak diperbarui secara rutin.
Peran Strategis Admin Website Desa
Keberhasilan website sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya.
Admin website desa saat ini tidak cukup hanya mampu mengunggah berita.
Ia dituntut memiliki kemampuan yang beragam, seperti:
- mengelola website;
- mengelola media sosial;
- membuat berita;
- mendokumentasikan kegiatan;
- membuat foto dan video;
- menyusun infografis;
- memanfaatkan AI secara produktif;
- memahami dasar SEO;
- menjaga keamanan website;
- membangun komunikasi dengan masyarakat.
Admin desa telah berkembang menjadi pengelola komunikasi publik pemerintah desa.
Namun dalam praktiknya, admin sering kali tidak memiliki kewenangan penuh.
Sebagian besar informasi harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pimpinan tertinggi di desa sebelum dipublikasikan.
Apabila proses tersebut tidak berjalan secara efektif, maka website akan sulit berkembang menjadi media informasi yang aktif.
Keterbukaan Informasi Merupakan Amanat Regulasi
Keterbukaan informasi bukan hanya kebutuhan masyarakat, tetapi juga merupakan amanat peraturan perundang-undangan.
Beberapa regulasi yang menjadi landasan antara lain:
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahan yang berlaku;
- Peraturan pelaksana mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- Ketentuan mengenai transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
Melalui regulasi tersebut, badan publik memiliki kewajiban menyediakan informasi yang mudah diakses, akurat, diperbarui secara berkala, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Website desa merupakan salah satu sarana yang sangat efektif untuk memenuhi kewajiban tersebut.
Indikator Desa Digital yang Transparan
Transformasi digital tidak cukup diukur dari keberadaan sebuah website.
Yang jauh lebih penting adalah bagaimana website tersebut dimanfaatkan secara konsisten sebagai media pelayanan informasi publik.
Beberapa indikator sederhana yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi antara lain:
✅ Website aktif dan mudah diakses.
✅ Informasi diperbarui secara berkala.
✅ Profil desa tersedia secara lengkap.
✅ RPJMDes dan RKPDes dipublikasikan sesuai ketentuan.
✅ APBDes dan informasi keuangan yang bersifat terbuka dapat diakses masyarakat.
✅ Informasi pembangunan selalu diperbarui.
✅ Peraturan Desa tersedia.
✅ Website terintegrasi dengan media sosial resmi.
✅ Kontak pelayanan dan pengaduan tersedia.
✅ Arsip berita serta dokumentasi kegiatan terdokumentasi dengan baik.
Penutup
Digitalisasi desa bukan sekadar membangun website atau memasang teknologi Artificial Intelligence.
Digitalisasi adalah proses membangun budaya pemerintahan yang terbuka, akuntabel, partisipatif, dan melayani.
Website yang sederhana tetapi aktif diperbarui akan jauh lebih bermanfaat dibandingkan website yang canggih namun minim informasi.
Pada akhirnya, keberhasilan transformasi digital desa tidak diukur dari desain halaman utama atau teknologi yang digunakan, melainkan dari sejauh mana masyarakat dapat memperoleh informasi publik dengan mudah, cepat, akurat, dan berkelanjutan.
Website pemerintah desa bukan sekadar etalase digital. Ia adalah wajah pemerintahan di ruang publik, media komunikasi dengan masyarakat, sekaligus salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada warga atas penyelenggaraan pemerintahan.
Transformasi digital akan benar-benar bermakna apabila diiringi dengan komitmen kuat terhadap keterbukaan informasi publik. (ds)
Catatan Redaksi Darustation
Artikel ini disusun berdasarkan hasil pengamatan terhadap pengelolaan media informasi digital pemerintahan desa dalam kurun waktu tertentu. Tujuannya bukan untuk menyudutkan pihak tertentu, melainkan mendorong penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.
Seluruh uraian dalam artikel ini didasarkan pada informasi yang dapat diakses oleh publik pada saat pengamatan dilakukan. Penulis menyadari bahwa kondisi pengelolaan website dan media informasi digital dapat berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, apabila setelah artikel ini diterbitkan terdapat pembaruan informasi, peningkatan kualitas layanan, penambahan dokumen publik, maupun pengembangan fitur website oleh pemerintah desa, hal tersebut merupakan perkembangan positif yang patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Darustation memandang kritik yang konstruktif sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam mewujudkan good governance, keterbukaan informasi publik, dan transformasi digital yang berkelanjutan. Harapannya, artikel ini dapat menjadi bahan refleksi bersama bagi seluruh pemerintah desa, perangkat desa, pengelola website, serta masyarakat untuk terus membangun budaya transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang semakin baik.
