Menampilkan 10 Hasil
Sosial

Sudah Bayar PPJ, Tapi Jalan Masih Gelap? Simak Penjelasan Lengkapnya

Oleh Mohamad Sobari | DaruStation Setiap bulan masyarakat membayar tagihan listrik PLN atau membeli token listrik prabayar. Di balik pembayaran itu, terkandung komponen Pajak Penerangan Jalan (PPJ), pajak daerah yang dipungut dari seluruh pengguna listrik dan disetorkan ke pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan penerangan jalan umum. Meski demikian, banyak warga bertanya: “Kalau sudah membayar PPJ, …

Pemerintahan

Ketika Pemerintah Sibuk Mengumumkan Libur dan Masuk Kerja, Publik Bertanya tentang Kinerja

Di era media sosial seperti sekarang, hampir setiap momentum nasional selalu hadir dalam bentuk unggahan digital. Ketika menjelang hari libur nasional, akun-akun pemerintah ramai mengumumkan informasi seperti “Pelayanan tutup sementara”, “Libur nasional dan cuti bersama”, hingga “Aktivitas kembali normal pada tanggal sekian.” Lalu setelah masa libur selesai, muncul lagi unggahan baru: “Selamat kembali bekerja.” “ASN …

Desa

Setelah 14 Tahun Menumpang di Rumah Kades dan 4 Tahun Dibangun: Kantor Desa Akhirnya Ditempati, Tapi Pengawasan Baru Saja Dimulai

Ada hal yang sering luput kita sadari di desa-desa. Kadang masyarakat terlalu lama terbiasa dengan keadaan yang “sementara”, sampai lupa bahwa itu sebenarnya tidak normal. Bayangkan saja. Selama kurang lebih 14 tahun, aktivitas kantor desa berjalan dari rumah kepala desa. Surat-menyurat, pelayanan warga, rapat perangkat, hingga urusan administrasi pemerintahan dilakukan di rumah pribadi kepala desa. …

Kesehatan

Aktivasi UHC Gratis di Puskesmas Jambe, Warga Diminta Waspada Oknum Pungutan

Di tengah kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan kesehatan yang cepat dan terjangkau, informasi mengenai aktivasi UHC gratis dari UPTD Puskesmas Jambe menjadi perhatian banyak warga. Melalui pengumuman yang dibagikan di media sosial resmi mereka, pihak Puskesmas menegaskan bahwa proses aktivasi maupun reaktivasi UHC tidak dipungut biaya apa pun. Informasi ini sekaligus menjadi peringatan agar masyarakat …

Kesehatan

Ketika Perayaan Hanya Menjadi Pencitraan: Refleksi Hari Posyandu Nasional di Tengah Minimnya Fasilitas dan Dominasi Seremonial

Setiap tanggal 29 April, Indonesia memperingati Hari Posyandu Nasional. Di berbagai daerah, kegiatan berlangsung cukup meriah. Spanduk dipasang, aula desa dihias, meja pelayanan dirapikan, lalu pejabat kecamatan dan pemerintahan desa hadir mengenakan pakaian dinas terbaik mereka. Dokumentasi kegiatan pun segera memenuhi media sosial. Ada foto bersama kader Posyandu, sambutan tentang pentingnya kesehatan masyarakat, hingga pembagian …

Info

14 Tahun Kantor Kepala Desa Berada di Rumah Pribadi: Kelalaian Tata Kelola dan Potensi Masalah Hukum

Selama bertahun-tahun, kantor desa seharusnya menjadi wajah negara paling dekat dengan rakyat. Di sanalah pelayanan publik berlangsung, administrasi dijalankan, dan kepercayaan warga dibangun. Namun bagaimana jika fakta di lapangan justru menunjukkan hal yang janggal: selama 14 tahun, kantor kepala desa berlokasi di rumah pribadi? Pertanyaan ini menjadi semakin serius ketika diketahui bahwa kantor desa resmi …

Info

Urus Sertifikat Tanah Sendiri: Antara Imbauan Negara dan Realita di Lapangan

Pada 17 Januari 2026, Komisi II DPR RI kembali mengingatkan masyarakat agar mengurus sertifikat tanah secara mandiri. Imbauan ini disampaikan oleh Dede Yusuf M. Effendi, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Demokrat, dan diberitakan oleh media nasional. Pesannya terdengar sederhana, bahkan menenangkan: mengurus sendiri jauh lebih cepat dan murah karena aturannya sudah ada. …

Perkeretapian

Pagi-Pagi Didata Bu RT, Tapi Kenapa Nama dan NIK Saya Selalu Tidak Cocok?

Pagi itu, belum juga kopi benar-benar habis, pintu rumah sudah diketuk. Bu RT datang membawa map dan ponsel di tangan. “Pendataan rumah dan kepala keluarga ya, Pak. Mau dimasukkan ke sistem kependudukan,” katanya ramah. Pendataan seperti ini sebenarnya bukan hal baru. Biasanya terkait pemutakhiran data kependudukan, bantuan sosial, pemilu, BPJS, hingga berbagai layanan publik lainnya. …

Pemerintahan

Masih Perlukah Tanda Tangan RT dan RW untuk Urus Dokumen Dukcapil Kabupaten Tangerang?

Pernah mengalami urus KTP, KK, atau akta, tapi diminta pulang lagi karena belum ada tanda tangan RT dan RW? Katanya pelayanan sudah dipermudah, tapi di lapangan kok masih ribet? Pertanyaan ini wajar. Dan faktanya, banyak warga Kabupaten Tangerang mengalami hal yang sama. Jadi, sebenarnya masih perlu atau tidak sih tanda tangan Ketua RT dan RW …

Pemerintahan

Transformasi Pelayanan Publik: Administrasi Kependudukan Kini Hadir di Seluruh Kecamatan Kabupaten Tangerang

💼 Mulai Senin, 10 November 2025, Pemerintah Kabupaten Tangerang resmi meluncurkan kebijakan strategis berupa perluasan pelayanan administrasi kependudukan ke seluruh kantor kecamatan. Kebijakan ini mencakup layanan percetakan KTP Elektronik (KTP-el) dan Kartu Identitas Anak (KIA), yang sebelumnya hanya tersedia di kantor pusat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Langkah ini bukan hanya soal efisiensi birokrasi, …