Shirathal Mustaqim: Mengapa Jalan Lurus Justru Sulit Diterapkan di Lingkungan RT/RW?

Oleh: Mohamad Sobari | Darustation.com

Setiap Muslim tentu mengenal kalimat Ihdinash-shirathal mustaqim, yang berarti “Tunjukilah kami jalan yang lurus.” Kalimat ini terdapat dalam Surah Al-Fatihah ayat 6 dan dibaca berulang kali dalam setiap rakaat salat.

Sebuah doa yang sederhana, tetapi memiliki makna sangat mendalam.

Kita memohon kepada Allah SWT agar senantiasa diberikan petunjuk untuk menjalani kehidupan di jalan yang benar. Jalan yang mengajarkan kejujuran, keadilan, amanah, kesabaran, dan kebaikan.

Namun, ada pertanyaan menarik yang patut kita renungkan bersama.

Mengapa jalan lurus yang begitu sering kita mohonkan dalam salat justru terkadang sulit diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan di lingkungan RT/RW sendiri?

Bukankah lingkungan tempat tinggal seharusnya menjadi tempat pertama untuk mempraktikkan nilai-nilai kejujuran, persaudaraan, keadilan, dan kepedulian?

Sayangnya, kehidupan bermasyarakat tidak selalu berjalan ideal. Ada persoalan kepentingan pribadi, perbedaan pendapat, persaingan pengaruh, hingga persoalan komunikasi antara pengurus dan warga.

Di sinilah nilai Shirathal Mustaqim seharusnya diuji, bukan hanya melalui ucapan, melainkan melalui tindakan nyata.

Jalan lurus dimulai dari kejujuran dan keadilan

Dalam kehidupan RT/RW, setiap warga memiliki hak dan kedudukan yang harus dihormati.

Ketua RT, sekretaris, bendahara, pengurus RW, maupun warga biasa memiliki peran masing-masing. Jabatan boleh berbeda, tetapi hak untuk dihargai sebagai sesama manusia tetap sama.

Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 135 agar orang-orang beriman menegakkan keadilan sekalipun terhadap diri sendiri, orang tua, maupun kerabat.

Pesan ini sangat jelas: keadilan tidak boleh dikalahkan oleh hubungan pertemanan, kedekatan pribadi, ataupun kepentingan kelompok.

Dalam praktiknya, keadilan di lingkungan RT/RW dapat dimulai dari hal sederhana:

Memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh warga.
Menyampaikan informasi lingkungan secara terbuka.
Tidak membedakan warga berdasarkan kedekatan pribadi.
Memberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat.
Tidak menjadikan perbedaan pandangan sebagai alasan untuk mengucilkan seseorang.

Jangan sampai pengurus hanya bersikap terbuka kepada warga yang mendukungnya, tetapi tertutup terhadap warga yang kritis.

Sebab, keadilan bukan tentang siapa yang dekat dengan pengurus, melainkan tentang siapa pun yang memiliki hak sebagai warga.

Jabatan RT/RW adalah amanah, bukan kekuasaan

Menjadi ketua RT atau pengurus RW bukan sekadar mendapatkan posisi dalam struktur organisasi lingkungan.

Ada amanah yang melekat di dalamnya.

Pengurus lingkungan dipercaya untuk melayani masyarakat, membantu menyelesaikan persoalan warga, mengelola kegiatan bersama, dan menjaga hubungan sosial agar tetap harmonis.

Karena itu, jabatan tidak seharusnya digunakan untuk membangun kekuasaan pribadi atau kelompok.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Isra ayat 34:

“Dan penuhilah janji, karena sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”

Ayat ini mengingatkan bahwa setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban.

Jika pengurus mengelola kas warga, maka harus ada laporan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jika pengurus membuat keputusan, maka harus ada dasar dan mekanisme yang jelas.

Jika pengurus menyelenggarakan rapat, maka hasilnya sebaiknya disampaikan kepada warga yang berkepentingan.

Transparansi bukan bentuk ketidakpercayaan kepada pengurus. Justru keterbukaan merupakan cara membangun kepercayaan.

Jangan sampai warga harus berkali-kali meminta informasi yang sebenarnya menyangkut kepentingan bersama.

Jabatan adalah kepercayaan dari masyarakat, bukan hak untuk mengatur warga sesuka hati.

Grup WhatsApp RT: Sarana silaturahmi atau sekat sosial?

Di era digital, grup WhatsApp telah menjadi bagian penting dalam kehidupan lingkungan perumahan.

Informasi kerja bakti, keamanan, kegiatan sosial, undangan rapat, hingga pengumuman penting biasanya disampaikan melalui grup tersebut.

Namun, ada persoalan yang patut menjadi perhatian.

Bagaimana jika seorang warga berulang kali meminta untuk dimasukkan ke grup komunikasi resmi RT, tetapi tidak mendapatkan akses tanpa alasan yang jelas?

Apalagi jika grup tersebut merupakan sarana utama penyampaian informasi kepada warga.

Tentu, pengurus berhak menetapkan tata tertib komunikasi agar grup tidak disalahgunakan. Tetapi, aturan tersebut harus berlaku secara objektif dan tidak diskriminatif.

Jangan sampai perbedaan pendapat dengan pengurus menjadi alasan seseorang kehilangan akses terhadap informasi lingkungan.

Grup WhatsApp bukan milik pribadi ketua RT atau sekretaris RT. Jika fungsinya untuk komunikasi warga, maka pengelolaannya harus mengutamakan kepentingan warga.

Teknologi seharusnya mendekatkan hubungan sosial, bukan menciptakan sekat baru.

Ironis apabila kita berbicara tentang silaturahmi, tetapi justru membiarkan komunikasi antartetangga terputus karena persoalan pribadi.

Kritik bukan permusuhan, bertanya bukan berarti mencari masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang wajar.

Tidak semua warga harus memiliki pandangan yang sama dengan ketua RT atau pengurus RW.

Ada warga yang memilih diam. Ada yang mengikuti keputusan. Ada pula yang aktif bertanya, memberikan masukan, bahkan mengkritisi kebijakan pengurus.

Semuanya merupakan bagian dari dinamika masyarakat, sepanjang dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai aturan.

Sayangnya, tidak jarang kritik dianggap sebagai bentuk perlawanan.

Warga yang bertanya tentang laporan keuangan dianggap tidak percaya. Warga yang mempertanyakan keputusan rapat dianggap membuat kegaduhan. Bahkan, warga yang menyampaikan ketidakpuasan terkadang dicap sebagai sumber masalah.

Padahal, kritik yang disampaikan dengan santun dapat menjadi bahan evaluasi.

Allah SWT dalam Surah Al-Hujurat ayat 12 mengingatkan umat manusia agar menjauhi prasangka buruk, mencari-cari kesalahan, dan menggunjing.

Artinya, baik pengurus maupun warga harus sama-sama menjaga perilaku.

Pengurus tidak boleh mudah tersinggung terhadap kritik. Warga juga tidak boleh menyampaikan kritik dengan fitnah, penghinaan, atau tuduhan tanpa bukti.

Masyarakat yang sehat bukan masyarakat yang tidak pernah berbeda pendapat, melainkan masyarakat yang mampu mengelola perbedaan tanpa kehilangan rasa persaudaraan.

Musyawarah jangan hanya menjadi formalitas

Salah satu prinsip penting dalam kehidupan bermasyarakat adalah musyawarah.

Allah SWT berfirman dalam Surah Asy-Syura ayat 38 bahwa orang-orang beriman menyelesaikan urusan mereka dengan musyawarah.

Nilai ini seharusnya menjadi landasan dalam pengambilan keputusan di lingkungan RT/RW.

Musyawarah bukan sekadar mengundang beberapa orang, membacakan keputusan, kemudian meminta warga menyetujuinya.

Musyawarah harus memberikan ruang bagi warga untuk:

Menyampaikan aspirasi dan keberatan.
Meminta penjelasan atas keputusan pengurus.
Menawarkan solusi terhadap persoalan lingkungan.
Mendapatkan informasi yang relevan.
Menentukan kesepakatan bersama melalui mekanisme yang berlaku.

Jika rapat hanya menjadi formalitas untuk mengesahkan keputusan sepihak, maka esensi musyawarah telah kehilangan maknanya.

Perbedaan pendapat seharusnya menjadi bahan pertimbangan, bukan sesuatu yang harus dibungkam.

Sebab, tujuan musyawarah bukan mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah, melainkan menemukan keputusan terbaik bagi kepentingan bersama.

Jangan mudah menghakimi, sebab kita tidak selalu mengetahui kebenaran secara utuh

Persoalan lingkungan sering kali berkembang bukan karena masalah utamanya terlalu besar, tetapi karena informasi yang tidak lengkap, prasangka, dan komunikasi yang buruk.

Seseorang mendengar cerita dari satu pihak, kemudian menyimpulkan sesuatu tanpa memeriksa kebenarannya.

Akibatnya, muncul penilaian, pembicaraan di belakang, bahkan permusuhan antartetangga.

Dalam Surah Al-Hujurat ayat 6, Allah SWT mengajarkan pentingnya melakukan tabayyun atau memeriksa kebenaran informasi sebelum mengambil tindakan.

Prinsip ini sangat penting diterapkan dalam kehidupan RT/RW.

Jangan mudah percaya pada kabar yang belum jelas sumbernya.

Jangan menjatuhkan penilaian hanya berdasarkan cerita sepihak.

Jangan pula menjadikan perbedaan pandangan sebagai alasan untuk merusak kehormatan seseorang.

Jika ada persoalan, periksa faktanya, dengarkan kedua belah pihak, dan selesaikan melalui jalur komunikasi yang baik.

Menjaga keharmonisan bukan berarti menutup mata terhadap masalah, tetapi menyelesaikan masalah tanpa menciptakan ketidakadilan baru.

Kesalehan tidak berhenti di atas sajadah

Inilah bagian terpenting dari refleksi Shirathal Mustaqim.

Kita mungkin rajin salat, aktif mengikuti pengajian, sering berbicara tentang ukhuwah Islamiyah, dan mengajak orang lain berbuat baik.

Namun, semua itu perlu tercermin dalam kehidupan sehari-hari.

Jangan sampai kita rajin membaca Surah Al-Fatihah, tetapi tidak mau berlaku adil kepada tetangga.

Jangan sampai kita sering berbicara tentang persaudaraan, tetapi membiarkan sesama warga merasa dikucilkan.

Jangan sampai kita mengajarkan amanah, tetapi tidak bersedia mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan masyarakat.

Hubungan manusia dengan Allah SWT dikenal sebagai hablum minallah, sedangkan hubungan antarsesama manusia dikenal sebagai hablum minannas.

Keduanya tidak seharusnya dipisahkan.

Kesalehan bukan hanya terlihat dari ibadah pribadi, tetapi juga dari kejujuran, kepedulian, sikap adil, dan kemampuan menghormati hak orang lain.

Sebab, kehidupan bertetangga merupakan salah satu ruang nyata untuk membuktikan apakah nilai-nilai agama benar-benar telah menjadi bagian dari perilaku kita.

Penutup: Sudahkah kita berjalan di jalan yang lurus?

Pada akhirnya, Shirathal Mustaqim bukan sekadar kalimat yang kita ulang-ulang dalam setiap rakaat salat.

Ia adalah jalan kehidupan yang harus diwujudkan melalui tindakan nyata.

Di lingkungan RT/RW, jalan lurus berarti berlaku adil, menjaga amanah, menghormati hak warga, membuka ruang komunikasi, menghindari fitnah, dan mengutamakan musyawarah.

Pengurus harus memahami bahwa jabatan adalah amanah pelayanan. Warga juga harus memahami bahwa kebebasan berpendapat harus disertai tanggung jawab dan etika.

Keduanya memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan agar tetap harmonis.

Ada baiknya kita bertanya kepada diri sendiri:

Apakah kita sudah berlaku adil, atau hanya ingin diperlakukan adil?

Apakah kita benar-benar menjaga persaudaraan, atau hanya ingin dihormati oleh orang-orang yang sepandangan?

Apakah kita menjalankan amanah, atau justru menggunakan amanah untuk kepentingan pribadi dan kelompok?

Pertanyaan ini bukan untuk menunjuk siapa yang salah atau siapa yang benar. Ini adalah bahan introspeksi bagi kita semua.

Sebab, lingkungan yang baik tidak dibangun hanya oleh pengurus yang baik, tetapi juga oleh warga yang peduli, kritis, santun, dan bertanggung jawab.

Jangan sampai kita begitu fasih memohon petunjuk jalan yang lurus kepada Allah SWT, tetapi justru melupakan nilai keadilan ketika berhadapan dengan sesama tetangga.

Shirathal Mustaqim bukan hanya jalan yang kita minta dalam doa, tetapi jalan yang harus kita tempuh dalam kehidupan nyata.

Karena jalan lurus seharusnya terlihat bukan hanya ketika kita berdiri menghadap Allah di atas sajadah, tetapi juga ketika kita berdiri berhadapan dengan sesama manusia.

Sumber Referensi

Al-Qur’an, Surah Al-Fatihah ayat 6 – Memohon petunjuk jalan yang lurus.
Al-Qur’an, Surah An-Nisa ayat 135 – Perintah menegakkan keadilan.
Al-Qur’an, Surah Al-Isra ayat 34 – Amanah dan pertanggungjawaban.
Al-Qur’an, Surah Al-Hujurat ayat 6 – Tabayyun atau memeriksa kebenaran informasi.
Al-Qur’an, Surah Al-Hujurat ayat 10–12 – Persaudaraan, prasangka, dan ghibah.
Al-Qur’an, Surah Asy-Syura ayat 38 – Musyawarah.
Hadis Sahih Bukhari No. 10 – Menjaga sesama Muslim dari gangguan lisan dan tangan.

Artikel ini merupakan opini dan refleksi keagamaan serta sosial. Bukan ditujukan untuk menyerang individu atau kelompok tertentu, melainkan mengajak seluruh elemen masyarakat melakukan introspeksi.