Desa

Ketua RT Bertahan di Tengah Kontroversi: Ketika Amanah, Prosedur, dan Dukungan Warga Tidak Lagi Sejalan

Oleh: Mohamad Sobari | Darustation.com

Ada satu persoalan yang kerap muncul dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi tidak mudah diselesaikan: ketika seorang Ketua RT dinilai tidak lagi menjalankan tugas sesuai prosedur, berulang kali menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri, tetapi pada akhirnya tetap bertahan karena masih mendapatkan dukungan dari sebagian warga.

Situasi seperti ini bukan sekadar persoalan siapa yang menjadi Ketua RT dan siapa yang menginginkan pergantian. Lebih jauh, persoalan tersebut menyentuh hal mendasar dalam tata kelola lingkungan, yaitu bagaimana sebuah organisasi masyarakat menjalankan amanah, menghormati aturan, serta mempertanggungjawabkan keputusan kepada seluruh warga.

Apalagi jika dukungan terhadap Ketua RT hanya berasal dari sekitar sepertiga jumlah warga. Apakah dukungan tersebut cukup untuk mempertahankan kepemimpinan? Apakah warga lainnya harus menerima begitu saja? Atau justru diperlukan mekanisme evaluasi dan musyawarah untuk mencari jalan keluar?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut layak dibahas secara terbuka, tanpa harus menjadikan persoalan ini sebagai konflik pribadi.

Jabatan Ketua RT Bukan Kekuasaan Pribadi

Ketua RT merupakan bagian dari kelembagaan masyarakat yang dibentuk untuk membantu pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan di lingkungan setempat.

Dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, keberadaan lembaga kemasyarakatan ditempatkan sebagai bagian dari upaya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

Artinya, jabatan Ketua RT bukanlah kekuasaan pribadi yang dapat dijalankan berdasarkan kehendak sendiri.

Ketua RT memiliki tanggung jawab untuk melayani warga, menjaga kerukunan, mengoordinasikan kegiatan lingkungan, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dalam praktiknya, keputusan yang menyangkut kepentingan bersama semestinya dilakukan dengan komunikasi, keterbukaan, dan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ketika keputusan diambil secara sepihak atau prosedur tidak dijalankan sebagaimana mestinya, warga tentu berhak meminta penjelasan dan evaluasi.

Kritik terhadap pelaksanaan tugas bukan berarti tidak menghormati pemimpin. Justru kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab merupakan bagian dari kepedulian terhadap lingkungan.

Janji Mundur Berkali-kali, tetapi Tidak Pernah Menjadi Kepastian

Persoalan menjadi semakin rumit ketika seorang Ketua RT beberapa kali menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri, tetapi kemudian tetap menjalankan jabatan seperti biasa.

Pernyataan mundur yang berulang tanpa kejelasan tindak lanjut dapat menimbulkan ketidakpastian.

Warga menjadi sulit memahami apakah kepemimpinan masih akan dilanjutkan, apakah sedang menunggu keputusan tertentu, atau apakah pernyataan tersebut hanya merupakan ungkapan kekecewaan dalam menghadapi persoalan internal.

Tentu, setiap orang memiliki hak untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. Seseorang yang pernah menyatakan ingin mundur juga tidak otomatis kehilangan hak untuk melanjutkan tugas apabila belum ada pengunduran diri resmi dan prosedur pemberhentiannya belum berjalan.

Namun, persoalan tidak boleh dibiarkan menggantung.

Jika memang ingin melanjutkan amanah, sebaiknya disertai komitmen memperbaiki kekurangan dan membangun kembali kepercayaan warga.

Jika ingin mengundurkan diri, hendaknya dilakukan secara tertulis dan melalui mekanisme yang berlaku.

Yang dibutuhkan warga bukan janji yang terus berulang, melainkan kepastian sikap dan penyelesaian persoalan.

Dukungan Sepertiga Warga: Hak yang Harus Dihormati, Bukan Alasan Mengabaikan yang Lain

Dalam dinamika lingkungan, dukungan terhadap Ketua RT bisa saja terbelah.

Misalnya, sekitar sepertiga warga masih mendukung kepemimpinan yang bersangkutan, sedangkan warga lainnya menginginkan evaluasi atau perubahan.

Kelompok pendukung tentu memiliki hak menyampaikan pendapat dan mempertahankan pilihannya. Tidak ada alasan untuk mengabaikan suara mereka.

Namun, dukungan sepertiga warga juga tidak otomatis menjadi pembenaran atas setiap keputusan Ketua RT.

Sebaliknya, warga yang tidak mendukung juga tidak dapat serta-merta menyatakan Ketua RT kehilangan jabatan tanpa melalui prosedur yang sah.

Di sinilah kita perlu membedakan antara dukungan politik di tingkat lingkungan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Dukungan warga merupakan salah satu aspek legitimasi sosial. Sementara itu, pelaksanaan tugas tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Jabatan Ketua RT bukan milik kelompok pendukungnya. RT adalah wadah seluruh warga, termasuk mereka yang berbeda pandangan.

Karena itu, ukuran kepemimpinan tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya orang yang mendukung, tetapi juga dari bagaimana amanah dijalankan dan bagaimana kepentingan bersama dilayani.

Jangan Sampai RT Terbelah Menjadi Dua Kelompok

Persoalan kepemimpinan yang tidak segera diselesaikan dapat menimbulkan dampak sosial yang lebih besar.

Warga yang berbeda pendapat bisa terkotak-kotak menjadi kelompok pendukung dan kelompok penentang. Komunikasi yang semula berjalan baik berubah menjadi saling curiga.

Bahkan, kegiatan sosial, pengelolaan kas, administrasi, dan program lingkungan dapat ikut terdampak.

Padahal, setelah persoalan kepemimpinan selesai, seluruh warga tetap tinggal berdampingan.

Kita masih akan bertemu di jalan lingkungan, kegiatan gotong royong, pertemuan warga, kegiatan keagamaan, dan berbagai kepentingan sosial lainnya.

Jangan sampai persoalan jabatan membuat hubungan bertetangga menjadi rusak.

Karena itu, semua pihak perlu menahan diri. Ketua RT perlu membuka ruang evaluasi, kelompok pendukung perlu menghormati kritik, dan warga yang menginginkan perubahan perlu menyampaikan aspirasi berdasarkan fakta.

Musyawarah Bukan Formalitas, tetapi Jalan Mencari Kepastian

Jika persoalan sudah berlangsung berulang kali dan tidak menemukan penyelesaian, musyawarah warga perlu menjadi jalan utama.

Musyawarah sebaiknya tidak sekadar menjadi pertemuan untuk saling menyampaikan ketidakpuasan, melainkan forum resmi untuk mencari penyelesaian.

Beberapa hal penting yang perlu dibahas antara lain:

  1. Evaluasi pelaksanaan tugas. Mengidentifikasi keputusan atau tindakan yang dinilai tidak sesuai prosedur, disertai kronologi dan bukti yang jelas.
  2. Klarifikasi Ketua RT. Memberikan kesempatan kepada Ketua RT untuk menjelaskan dan menanggapi persoalan yang disampaikan warga.
  3. Laporan pertanggungjawaban. Meminta keterbukaan mengenai administrasi, kegiatan, program kerja, dan keuangan lingkungan.
  4. Kepastian kepemimpinan. Meminta penjelasan apakah Ketua RT akan melanjutkan tugas dengan komitmen perbaikan atau mengajukan pengunduran diri.
  5. Kesepakatan penyelesaian. Menentukan langkah berikutnya berdasarkan ketentuan yang berlaku, bukan berdasarkan tekanan kelompok.
  6. Pendampingan RW dan pemerintah desa. Jika diperlukan, meminta fasilitasi agar proses penyelesaian berlangsung objektif dan tidak memihak.

Hasil musyawarah harus dituangkan dalam berita acara agar setiap kesepakatan memiliki catatan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti.

Aturan Harus Menjadi Pegangan Bersama

Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 memberikan kerangka umum mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa. Namun, tata cara pembentukan, pengangkatan, masa jabatan, pengunduran diri, dan pemberhentian pengurus RT perlu dilihat lebih lanjut berdasarkan ketentuan daerah serta aturan yang berlaku di desa setempat.

Karena itu, warga tidak sebaiknya mengambil kesimpulan hanya berdasarkan pernyataan lisan atau perbedaan pendapat.

Perlu diperiksa dokumen pengangkatan Ketua RT, masa jabatan, berita acara pemilihan, ketentuan desa, serta mekanisme pengunduran diri dan pemberhentian.

Apabila persoalan tidak terselesaikan di tingkat RT, Ketua RW dan Pemerintah Desa dapat diminta memfasilitasi penyelesaian sesuai kewenangannya.

Dengan demikian, pergantian kepemimpinan maupun kelanjutan masa jabatan tidak dilakukan berdasarkan klaim sepihak.

Penutup: Yang Perlu Dipertahankan Adalah Kepercayaan Warga

Pada akhirnya, persoalan Ketua RT bukan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah.

Bukan pula tentang seberapa kuat kelompok pendukung mempertahankan seseorang dalam jabatan.

Persoalan yang lebih penting adalah bagaimana kepercayaan warga dapat dipulihkan.

Seorang Ketua RT yang masih memiliki dukungan warga tetap perlu menjalankan tugas sesuai prosedur. Sementara warga yang menginginkan evaluasi harus diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi.

Tidak boleh ada pihak yang merasa paling berhak menentukan arah lingkungan.

Ketua RT adalah pemegang amanah, bukan pemilik lingkungan. Pendukung bukan pemilik organisasi, dan warga yang berbeda pendapat bukan pihak yang harus disingkirkan.

Jika kepemimpinan masih ingin dilanjutkan, buktikan melalui perbaikan tata kelola, keterbukaan, dan pelayanan kepada seluruh warga.

Jika pengunduran diri menjadi pilihan, tempuh melalui mekanisme yang benar.

Dan jika terjadi perbedaan pendapat, selesaikan melalui musyawarah yang bermartabat.

Sebab, lingkungan yang sehat bukan lingkungan yang seluruh warganya selalu sepakat, melainkan lingkungan yang mampu menyelesaikan perbedaan tanpa kehilangan rasa persaudaraan.

RT yang baik bukan dibangun oleh kuatnya seorang Ketua RT atau kelompok pendukungnya, tetapi oleh aturan yang dihormati, keputusan yang transparan, dan kepercayaan seluruh warga.

Darustation.com — Mengamati persoalan masyarakat, menyuarakan kepedulian, dan mendorong perubahan melalui tulisan yang kritis, santun, dan berimbang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber dan Referensi

Artikel ini menggunakan beberapa rujukan peraturan sebagai landasan pembahasan:

  1. Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Status tercatat berlaku pada database BPK.
    Baca peraturan di Database BPK.

JDIH BPK+1

  1. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 87 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. Dalam Pasal 35 mengatur pemilihan Ketua RT melalui musyawarah mufakat. Pasal 40 mengatur alasan pemberhentian, termasuk tidak melaksanakan tugas dan fungsi, serta kemungkinan masyarakat mengusulkan penggantian kepada Kepala Desa untuk difasilitasi.
    Baca salinan Perbup Tangerang Nomor 87 Tahun 2014.

PDF+1

Catatan penting sebelum publikasi: Perbup Nomor 87 Tahun 2014 perlu dikonfirmasi kembali status keberlakuan dan peraturan penggantinya kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang. Peraturan tersebut merupakan rujukan lokal yang relevan, tetapi jangan langsung menganggap seluruh ketentuannya masih berlaku tanpa verifikasi.

Khusus persoalan dukungan sepertiga warga, perlu ditegaskan bahwa ketentuan kuorum dua pertiga dalam Pasal 35 Perbup tersebut mengatur pemilihan, bukan otomatis menjadi rumus pemberhentian Ketua RT.

Tentang Penulis

berkembang dengan terencana

Tinggalkan Balasan