🌧️ Pembangunan saluran air atau gorong-gorong di desa sering kali menimbulkan pertanyaan. Apalagi jika proyek dimulai di musim hujan. Apakah ini sekadar meniru pola pembangunan kota, atau karena anggaran harus segera dihabiskan sebelum tahun berganti? Lebih jauh lagi, muncul gagasan: jika desa ingin seperti kota, apakah sebaiknya desa berubah menjadi kelurahan? Dan bagaimana dengan beban …
🚨 Dana Desa (DD) yang digelontorkan Pemerintah Pusat terus menjadi sorotan. Sayangnya, tahun 2025 kembali menunjukkan tren yang mengkhawatirkan: peningkatan signifikan kasus korupsi yang melibatkan Kepala Desa (Kades). Fenomena ini tidak hanya mencakup penyalahgunaan dana, tetapi juga pemanfaatan kewenangan desa untuk kepentingan pribadi, menjadi ancaman nyata yang menggerogoti alokasi anggaran dan menghambat kemajuan di tingkat …
Penulis : Mohamad Sobari 💬 Kabupaten Tangerang — 11 November 2025 Pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) dengan agenda utama: pemaparan dan penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tahun anggaran 2025. Acara ini dihadiri oleh perangkat desa, anggota BPD, tokoh masyarakat, unsur kelembagaan desa (PKK, Karang Taruna), serta …
💰 Pernyataan tegas dari Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, yang menegur pemerintah daerah agar segera membelanjakan dana yang mengendap di bank, menjadi cermin besar bagi kondisi keuangan di tingkat desa. Fenomena lambatnya penyerapan anggaran ternyata bukan hanya milik pemerintah provinsi atau kabupaten. Di banyak desa, dana yang sudah direncanakan dan dianggarkan sejak awal tahun …
📢 Halo, Sobat Pembangunan Desa! Di era digital, hampir setiap desa punya akun media sosial. Tapi coba perhatikan: seberapa sering kamu melihat postingan tentang koperasi desa atau BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)? Jarang banget, kan? Padahal, dua lembaga ini adalah tulang punggung ekonomi lokal. Artikel ini akan membedah fenomena tersebut dari berbagai sudut—teknis, sosial, budaya, …
Di era digital seperti sekarang, media sosial bukan lagi sekadar ruang hiburan. Ia telah menjadi wadah ekspresi, sarana komunikasi publik, bahkan alat kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Tapi bagaimana jika seorang kepala desa justru melarang warganya untuk bermedia sosial? Apakah tindakan itu sah menurut hukum? Dan apa sanksinya jika larangan tersebut terbukti melanggar aturan? 🧩 …
Tangerang, 18 Oktober 2025 — Kabar baik datang bagi warga Kabupaten Tangerang. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) mengumumkan bahwa sebanyak 24 ruas jalan di 18 kecamatan akan segera diperbaiki. Program ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk melakukan pemerataan pembangunan serta meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Menurut Kepala DBMSDA Kabupaten …
Pernahkah kamu merasa bahwa pembangunan di daerahmu berjalan seperti sandiwara? Gedung-gedung setengah jadi, papan proyek yang entah ke mana, dan Musrenbang yang hanya jadi ajang formalitas tahunan. Di balik semua itu, ada satu benang merah yang sering luput dari perhatian: pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD). TKD bukan sekadar angka di APBN. Ia adalah napas pembangunan …
🏡Pernah dengar istilah BUMDes dan Kopdes?Keduanya memang terdengar mirip — sama-sama “milik desa” dan sama-sama bicara tentang ekonomi kerakyatan. Tapi di balik kesamaannya, sebenarnya keduanya punya fungsi, dasar hukum, dan risiko yang sangat berbeda. Mari kita bahas dengan santai, gaya ngopi sore di balai desa 😄☕ 🌾 Apa Itu BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)? BUMDes …
Program Dana Desa (DD) sejak pertama kali digulirkan pemerintah pada 2015 membawa harapan besar: membangun desa dari pinggiran, memperkuat ekonomi masyarakat, hingga mempercepat pemerataan pembangunan. Setiap tahun, dana miliaran rupiah turun ke desa. Namun, cerita manis itu kerap tercoreng oleh masalah klasik: minimnya transparansi, salah kelola, bahkan korupsi. Belakangan, gelombang aksi demo warga terhadap kepala …