Oleh: Mohamad Sobari Setiap kali terjadi insiden di lintas Tangerang, publik kembali diingatkan bahwa Kereta Bandara Soekarno-Hatta belum sepenuhnya terbebas dari persoalan klasik perkeretaapian Indonesia: perlintasan sebidang di kawasan padat lalu lintas. Pagi ini, kabar itu kembali datang. Sebuah truk tertabrak KA Bandara di perlintasan Poris, menyebabkan gangguan perjalanan dan kekhawatiran publik yang berulang. Bukan …
Belakangan ini, perbincangan publik Jakarta ramai oleh satu isu: pencopotan Direktur Utama PT JakLingko. Isu ini kemudian bercampur dengan berbagai kasus pengemudi angkot modern yang ugal-ugalan, lalai, hingga memicu kekhawatiran soal keselamatan. Masalahnya, di titik inilah kesalahpahaman istilah mulai menimbulkan persoalan yang lebih besar. Banyak orang menyebut angkot sekarang sebagai “JakLingko”, padahal nama layanannya adalah …
Ada yang terasa janggal ketika sebuah desa yang berada dekat pusat ibu kota kabupaten, bahkan tak jauh dari ibu kota negara, justru tampak sunyi di ruang publik digitalnya. Bukan sunyi karena tak ada aktivitas, melainkan sunyi karena tak ada cerita yang dibagikan. Padahal, pemerintah pusat dan daerah sedang gencar mendorong berbagai program strategis desa—mulai dari …
Ada desa yang tidak benar-benar sepi. Orang-orang tetap berlalu-lalang. Warung buka. Motor melintas. Anak-anak bermain. Namun desa ini sunyi. Sunyi bukan karena tak ada suara, melainkan karena informasi tidak bergerak, jabatan kehilangan keberanian, dan warga perlahan kehilangan kepedulian. Inilah yang bisa disebut sebagai desa sunyi. Sunyi yang Bukan Kebetulan Di desa ini, kegiatan jarang diumumkan. …
Di Balik Harga Murah, Tetap Bekerja Prinsip Ekonomi Sekilas, tarif KRL Rp3.000 dan sepiring Mie Gacoan yang harganya ramah kantong terlihat seperti “keajaiban ekonomi”. Murah, ramai, dan diminati semua kalangan. Banyak orang bertanya, kok bisa sih harga segitu tapi tetap jalan? Jawabannya sederhana, tetapi sering luput disadari: tidak ada yang benar-benar murah tanpa strategi. Di …
Mulai 2 Januari 2026, Indonesia resmi memasuki fase baru sistem hukum pidana dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Pemerintah menyebut kebijakan ini sebagai bentuk modernisasi hukum nasional yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Indonesia. Namun, di tengah semangat pembaruan tersebut, sejumlah pasal justru memicu kekhawatiran publik. …