Oleh: Mohamad Sobari | Darustation.com
Di tengah semakin berkembangnya sistem digital pemerintahan, penyaluran bantuan sosial (bansos) kini memasuki babak baru. Pemerintah tidak lagi hanya mengandalkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), melainkan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama dalam menentukan siapa yang layak menerima berbagai program bantuan.
Perubahan ini menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat. Mengapa seseorang yang dulu menerima bantuan kini tidak lagi mendapatkannya? Apa arti istilah desil yang kini muncul saat mengecek status bansos? Dan bagaimana jika data yang tercatat ternyata tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya?
Artikel ini mencoba menjawab berbagai pertanyaan tersebut secara sederhana.
DTSEN, Bukan Sekadar Pengganti DTKS
DTSEN merupakan sistem data sosial-ekonomi nasional yang mengintegrasikan berbagai sumber data pemerintah agar penyaluran bantuan menjadi lebih akurat dan tepat sasaran. Melalui sistem ini, pemerintah berupaya meminimalkan kesalahan seperti penerima ganda, warga mampu yang menerima bantuan, atau keluarga miskin yang justru terlewat. (Dinas Sosial)
Namun yang perlu dipahami, DTSEN bukan daftar penerima bansos, melainkan basis data yang digunakan pemerintah untuk melakukan proses seleksi berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Apa Itu Desil?
Salah satu istilah yang kini sering muncul adalah desil.
Desil adalah pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi 10 kelompok, mulai dari kelompok ekonomi paling rendah hingga paling tinggi.
Secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:
- Desil 1 : masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rentan.
- Desil 2–4 : kelompok miskin dan rentan miskin.
- Desil 5 : kelompok menengah bawah.
- Desil 6–10 : kelompok dengan tingkat kesejahteraan yang semakin baik.
Semakin kecil angka desil, semakin besar peluang menjadi prioritas berbagai program perlindungan sosial. Namun, posisi desil bukan satu-satunya penentu penerimaan bantuan. (Desa Karangtengah)
Desil Rendah Tidak Otomatis Mendapat Bantuan
Inilah kesalahpahaman yang paling sering terjadi.
Banyak warga mengira bahwa jika masuk Desil 1 atau Desil 2 maka otomatis akan memperoleh seluruh bantuan pemerintah. Faktanya tidak demikian.
Setiap program memiliki persyaratan tersendiri. Pemerintah tetap melakukan proses verifikasi, validasi, serta menyesuaikan dengan kuota dan ketentuan masing-masing program. (Dinas Sosial)
Program yang Menggunakan Data DTSEN
Beberapa program pemerintah yang menggunakan DTSEN sebagai salah satu acuan antara lain:
- Program Keluarga Harapan (PKH)
- Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
- Penerima Bantuan Iuran JKN (PBI JKN)
- Bantuan pangan pemerintah
- Berbagai program perlindungan sosial lainnya
Meskipun demikian, keputusan akhir tetap memperhatikan hasil verifikasi lapangan dan kriteria khusus setiap program. (Dinas Sosial)
Bagaimana Jika Data Salah?
Kondisi ekonomi seseorang tentu dapat berubah. Ada yang kehilangan pekerjaan, pindah domisili, anggota keluarga bertambah, atau justru kondisi ekonomi membaik.
Jika data yang tercatat di DTSEN tidak sesuai, masyarakat dapat mengajukan perbaikan melalui jalur resmi.
- Melalui Pemerintah Desa atau Kelurahan
Warga dapat melaporkan perubahan data kepada perangkat desa atau kelurahan dengan membawa dokumen pendukung seperti:
- KTP
- Kartu Keluarga
- Dokumen lain yang relevan
Petugas kemudian akan melakukan proses administrasi sesuai mekanisme yang berlaku.
- Menghubungi Dinas Sosial Kabupaten/Kota
Dinas Sosial dapat membantu memberikan informasi mengenai mekanisme pembaruan data sekaligus melakukan proses verifikasi apabila diperlukan.
- Menggunakan Aplikasi Cek Bansos
Pemerintah juga menyediakan aplikasi Cek Bansos yang memungkinkan masyarakat mengusulkan data baru maupun menyampaikan sanggahan apabila terdapat ketidaksesuaian data sesuai fitur yang tersedia. (detikcom)
Mengapa Data Harus Selalu Diperbarui?
Akurasi data menjadi kunci keberhasilan program bantuan sosial.
Beberapa hal yang perlu dilakukan masyarakat antara lain:
- Memastikan data kependudukan selalu diperbarui.
- Melaporkan perubahan alamat apabila pindah domisili.
- Memperbarui data anggota keluarga jika terjadi perubahan.
- Menyimpan dokumen kependudukan dengan baik.
- Bersedia menerima petugas ketika dilakukan verifikasi lapangan.
Semakin akurat data yang dimiliki pemerintah, semakin besar peluang bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Catatan Darustation
Perubahan dari DTKS menuju DTSEN merupakan langkah besar dalam reformasi sistem perlindungan sosial Indonesia. Tujuannya sangat baik, yakni menghadirkan data tunggal agar penyaluran bantuan menjadi lebih adil dan tepat sasaran.
Namun keberhasilan sistem ini tidak hanya bergantung pada teknologi. Keakuratan data di lapangan, keterbukaan pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat dalam memperbarui informasi menjadi faktor yang sama pentingnya.
Masyarakat juga perlu memahami bahwa desil bukan label kemiskinan yang bersifat permanen, melainkan gambaran kondisi sosial ekonomi yang dapat berubah seiring waktu. Karena itu, apabila menemukan data yang tidak sesuai, jangan hanya mengeluh di media sosial. Manfaatkan mekanisme resmi yang telah disediakan agar data dapat diverifikasi dan diperbarui.
Pada akhirnya, tujuan utama DTSEN bukan sekadar membuat daftar penerima bantuan, melainkan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan.
Sumber
- Institut Teknologi Sumatera (Itera Blog), artikel tentang DTSEN, desil, dan mekanisme perbaikan data. (detikcom)
- Dinas Sosial Kota Cirebon, Memahami Sistem Desil dalam DTSEN: Dasar Baru Penentuan dan Pencairan Bantuan Sosial. (Dinas Sosial)
- DetikJogja, Apa Itu Desil DTSEN? Ini Cara Cek dan Mengubahnya untuk Penerima Bansos 2026. (detikcom)
- Kementerian Sosial/penjelasan Menteri Sosial mengenai penentuan desil oleh BPS. (detiknews)
