Menampilkan 11 Hasil
Desa

Ketika Kewajiban Warga Ditagih, tetapi Hak Warga Diabaikan

Oleh: Mohamad Sobari | Darustation.com Warga punya kewajiban. Tetapi warga juga punya hak. Ketika kewajiban terus ditagih, sementara hak atas informasi dan partisipasi diabaikan, di situlah kepercayaan mulai dipertanyakan. Dalam kehidupan lingkungan, hubungan warga dan Ketua RT seharusnya sederhana: warga menjalankan kewajibannya, pengurus menjalankan pelayanan dan tanggung jawabnya. Namun dalam praktiknya, hubungan tersebut bisa menjadi …

Pemerintahan

Demokrasi Dimulai dari Grup WhatsApp? Refleksi Tata Kelola RT, RW, dan Hak Warga atas Informasi

Oleh: Mohamad Sobari | Darustation Di era digital, grup WhatsApp telah berkembang menjadi lebih dari sekadar media percakapan. Di banyak lingkungan perumahan dan permukiman, grup WhatsApp RT maupun RW telah menjadi pusat penyebaran informasi, koordinasi kegiatan, penyampaian hasil musyawarah, hingga ruang diskusi berbagai persoalan masyarakat. Perubahan ini membawa banyak manfaat karena komunikasi menjadi lebih cepat …

Desa

RT Bukan Penguasa Lingkungan: Memahami Tugas, Kewenangan, Hak Warga, dan Transparansi Pembangunan

Oleh: Mohamad Sobari | Darustation “Jabatan RT bukanlah simbol kekuasaan, melainkan amanah pelayanan. Kepercayaan warga dibangun bukan melalui kewenangan yang besar, tetapi melalui sikap terbuka, adil, dan bertanggung jawab.” Rukun Tetangga (RT) merupakan organisasi kemasyarakatan yang paling dekat dengan kehidupan warga. Hampir setiap aktivitas sosial di lingkungan masyarakat tidak terlepas dari peran pengurus RT, mulai …

Desa

Ketika WhatsApp RT Menjadi Gerbang Informasi yang Tertutup

Refleksi tentang Hak Warga, Transparansi Pemerintahan Desa, dan Pentingnya Partisipasi dalam Pembangunan Oleh: Mohamad Sobari “Demokrasi tidak hanya diukur dari seberapa sering masyarakat memilih pemimpinnya, tetapi juga dari seberapa mudah masyarakat memperoleh informasi tentang keputusan yang memengaruhi kehidupannya.” Pendahuluan Kemajuan teknologi telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi. Jika dahulu pengumuman RT ditempel di papan informasi atau …

Sosial

Zalim Berjamaah: Ketika Kezaliman Menjadi Budaya, Bukan Lagi Kesalahan Satu Orang

Mengapa Sebuah Lingkungan Bisa Kehilangan Nurani? Oleh DaruStation Sebuah lingkungan tidak runtuh karena satu orang yang berbuat zalim. Ia runtuh ketika kezaliman mulai dianggap sebagai hal yang biasa. Ia runtuh ketika pemimpin tidak lagi mau mendengar. Ia runtuh ketika orang-orang yang mengetahui kebenaran memilih diam. Dan ia benar-benar runtuh ketika masyarakat lebih takut kepada jabatan …

Info

Jika Aset Perumahan Developer Sudah Diserahkan ke Pemerintah, Ini Maksudnya Apa?

Belakangan ini, istilah “penyerahan aset perumahan ke pemerintah” makin sering terdengar. Sayangnya, tidak sedikit warga yang masih bingung. Mulai dari: “Artinya apa sih?” “Apakah developer sudah lepas tangan?” “Masih boleh jual rumah atau tidak?” “Jalan perumahan sekarang punya siapa?” Supaya tidak terus jadi bahan gosip warga grup WhatsApp, yuk kita bahas pelan-pelan. 1. Apa yang …

Desa

Jika RT/RW Tidak Mensosialisasikan Kegiatan Warga, Apakah Bisa Terkena Hukum Pidana atau Perdata?

Catatan atas Informasi Penyerahan Aset Perumahan Daru Indah ke Pemkab Tangerang Isu transparansi di tingkat lingkungan RT dan RW kembali mengemuka, khususnya ketika informasi yang menyangkut aset bersama warga tidak tersampaikan secara merata. Salah satu contoh konkret adalah penyerahan aset fasilitas umum Perumahan Daru Indah, Desa Daru, Kecamatan Jambe, kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang, yang tidak …

Info

Urus Sertifikat Tanah Sendiri: Antara Imbauan Negara dan Realita di Lapangan

Pada 17 Januari 2026, Komisi II DPR RI kembali mengingatkan masyarakat agar mengurus sertifikat tanah secara mandiri. Imbauan ini disampaikan oleh Dede Yusuf M. Effendi, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Demokrat, dan diberitakan oleh media nasional. Pesannya terdengar sederhana, bahkan menenangkan: mengurus sendiri jauh lebih cepat dan murah karena aturannya sudah ada. …

Pemerintahan

Antara Harapan Transparansi dan Realitas Proses Pertanahan

Memanfaatkan Aplikasi Sentuh Tanahku Ditulis oleh Mohamad Sobari Mengurus sertipikat tanah sering kali menjadi pengalaman yang melelahkan. Bukan hanya karena prosesnya panjang, tetapi juga karena minimnya informasi yang bisa diakses oleh pemohon. Setelah berkas diserahkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), warga kerap berada pada posisi menunggu tanpa kepastian: menunggu dipanggil, menunggu kabar, menunggu selesai. Di …

Info

KUHP dan KUHAP Baru Berlaku 2 Januari 2026: Antara Ketertiban Negara dan Kekhawatiran Kebebasan Warga

Mulai 2 Januari 2026, Indonesia resmi memasuki fase baru sistem hukum pidana dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Pemerintah menyebut kebijakan ini sebagai bentuk modernisasi hukum nasional yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Indonesia. Namun, di tengah semangat pembaruan tersebut, sejumlah pasal justru memicu kekhawatiran publik. …