Menampilkan 6 Hasil
Info

Jika Aset Perumahan Developer Sudah Diserahkan ke Pemerintah, Ini Maksudnya Apa?

Belakangan ini, istilah “penyerahan aset perumahan ke pemerintah” makin sering terdengar. Sayangnya, tidak sedikit warga yang masih bingung. Mulai dari: “Artinya apa sih?” “Apakah developer sudah lepas tangan?” “Masih boleh jual rumah atau tidak?” “Jalan perumahan sekarang punya siapa?” Supaya tidak terus jadi bahan gosip warga grup WhatsApp, yuk kita bahas pelan-pelan. 1. Apa yang …

Desa

Jika RT/RW Tidak Mensosialisasikan Kegiatan Warga, Apakah Bisa Terkena Hukum Pidana atau Perdata?

Catatan atas Informasi Penyerahan Aset Perumahan Daru Indah ke Pemkab Tangerang Isu transparansi di tingkat lingkungan RT dan RW kembali mengemuka, khususnya ketika informasi yang menyangkut aset bersama warga tidak tersampaikan secara merata. Salah satu contoh konkret adalah penyerahan aset fasilitas umum Perumahan Daru Indah, Desa Daru, Kecamatan Jambe, kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang, yang tidak …

Info

Urus Sertifikat Tanah Sendiri: Antara Imbauan Negara dan Realita di Lapangan

Pada 17 Januari 2026, Komisi II DPR RI kembali mengingatkan masyarakat agar mengurus sertifikat tanah secara mandiri. Imbauan ini disampaikan oleh Dede Yusuf M. Effendi, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Demokrat, dan diberitakan oleh media nasional. Pesannya terdengar sederhana, bahkan menenangkan: mengurus sendiri jauh lebih cepat dan murah karena aturannya sudah ada. …

Pemerintahan

Antara Harapan Transparansi dan Realitas Proses Pertanahan

Memanfaatkan Aplikasi Sentuh Tanahku Ditulis oleh Mohamad Sobari Mengurus sertipikat tanah sering kali menjadi pengalaman yang melelahkan. Bukan hanya karena prosesnya panjang, tetapi juga karena minimnya informasi yang bisa diakses oleh pemohon. Setelah berkas diserahkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), warga kerap berada pada posisi menunggu tanpa kepastian: menunggu dipanggil, menunggu kabar, menunggu selesai. Di …

Info

KUHP dan KUHAP Baru Berlaku 2 Januari 2026: Antara Ketertiban Negara dan Kekhawatiran Kebebasan Warga

Mulai 2 Januari 2026, Indonesia resmi memasuki fase baru sistem hukum pidana dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Pemerintah menyebut kebijakan ini sebagai bentuk modernisasi hukum nasional yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Indonesia. Namun, di tengah semangat pembaruan tersebut, sejumlah pasal justru memicu kekhawatiran publik. …

Pemerintahan

Masih Perlukah Tanda Tangan RT dan RW untuk Urus Dokumen Dukcapil Kabupaten Tangerang?

Pernah mengalami urus KTP, KK, atau akta, tapi diminta pulang lagi karena belum ada tanda tangan RT dan RW? Katanya pelayanan sudah dipermudah, tapi di lapangan kok masih ribet? Pertanyaan ini wajar. Dan faktanya, banyak warga Kabupaten Tangerang mengalami hal yang sama. Jadi, sebenarnya masih perlu atau tidak sih tanda tangan Ketua RT dan RW …