Oleh: Mohamad Sobari | Darustation
“Jabatan RT bukanlah simbol kekuasaan, melainkan amanah pelayanan. Kepercayaan warga dibangun bukan melalui kewenangan yang besar, tetapi melalui sikap terbuka, adil, dan bertanggung jawab.”
Rukun Tetangga (RT) merupakan organisasi kemasyarakatan yang paling dekat dengan kehidupan warga. Hampir setiap aktivitas sosial di lingkungan masyarakat tidak terlepas dari peran pengurus RT, mulai dari pendataan warga, pelayanan administrasi, kegiatan sosial, keamanan lingkungan, kebersihan, hingga penyampaian informasi pembangunan.
Karena berada di tingkat paling bawah dalam struktur kemasyarakatan, RT sering disebut sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat.
Namun, kedekatan RT dengan warga juga membawa tantangan tersendiri. Masih terdapat anggapan bahwa Ketua RT memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan berbagai hal di lingkungan. Padahal, secara prinsip, RT bukanlah lembaga kekuasaan yang berada di atas warga.
RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk untuk membantu pelayanan masyarakat dan menjadi penghubung antara warga dengan pemerintah.
Oleh karena itu, seorang Ketua RT bukanlah “penguasa lingkungan”, melainkan pelayan masyarakat yang mendapatkan amanah dari warga.
Dasar Hukum Keberadaan RT
Keberadaan RT memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem pemerintahan dan kemasyarakatan.
Beberapa regulasi yang menjadi rujukan antara lain:
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa
Undang-undang ini merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, masyarakat memiliki peran penting dalam pembangunan melalui partisipasi dan lembaga kemasyarakatan.
Pembangunan desa bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat.
- Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), termasuk RT dan RW.
Lembaga kemasyarakatan desa memiliki tugas membantu pemerintah desa dalam:
- pelayanan masyarakat;
- pembangunan;
- pemberdayaan masyarakat;
- peningkatan partisipasi masyarakat;
- pembinaan kemasyarakatan.
Artinya, RT merupakan mitra pemerintah desa, bukan lembaga yang memiliki kekuasaan administratif seperti pemerintah.
- Peraturan Bupati Tangerang Nomor 7 Tahun 2021
Untuk wilayah Kabupaten Tangerang, termasuk Desa Daru Kecamatan Jambe, keberadaan RT/RW sebagai bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa diatur melalui Peraturan Bupati Tangerang Nomor 7 Tahun 2021.
Peraturan tersebut menjadi pedoman mengenai:
- pembentukan lembaga kemasyarakatan;
- tugas dan fungsi;
- hubungan kerja;
- pembinaan;
- pemberdayaan masyarakat.
RT Adalah Pelayan Masyarakat
Ketika seseorang dipilih menjadi Ketua RT, yang diterima bukanlah sebuah kekuasaan, melainkan sebuah tanggung jawab.
Ketua RT memiliki kewajiban moral untuk:
- melayani seluruh warga;
- menjaga kerukunan;
- menyampaikan informasi;
- menerima aspirasi;
- membantu penyelesaian masalah sosial;
- mendukung program pemerintah.
Keberhasilan seorang Ketua RT bukan hanya dilihat dari banyaknya kegiatan yang dibuat, tetapi dari seberapa besar kepercayaan warga terhadap kepemimpinannya.
Tugas Utama Pengurus RT
- Membantu Pelayanan Administrasi Warga
RT berperan membantu warga dalam berbagai kebutuhan administrasi sesuai kewenangannya.
Contohnya:
- surat pengantar;
- pendataan warga;
- koordinasi dengan pemerintah desa;
- penyampaian informasi kependudukan.
Pelayanan harus diberikan kepada semua warga secara adil.
Tidak boleh ada warga yang dipersulit hanya karena:
- berbeda pendapat;
- memberikan kritik;
- tidak memiliki hubungan dekat dengan pengurus.
Pelayanan publik harus mengedepankan prinsip persamaan hak.
- Menjadi Penghubung Pemerintah dan Warga
RT memiliki fungsi komunikasi dua arah.
Dari pemerintah kepada warga:
- menyampaikan program;
- memberikan informasi pembangunan;
- membantu sosialisasi kebijakan.
Dari warga kepada pemerintah:
- menyampaikan aspirasi;
- menyampaikan kebutuhan;
- memberikan masukan pembangunan.
RT bukan pengambil keputusan tunggal, tetapi penghubung dan fasilitator.
- Mendorong Partisipasi Warga
Lingkungan yang maju tidak dapat dibangun hanya oleh pengurus RT.
Diperlukan partisipasi masyarakat melalui:
- kerja bakti;
- kegiatan sosial;
- pengelolaan sampah;
- keamanan lingkungan;
- pemberdayaan ekonomi warga.
RT yang baik bukan yang bekerja sendiri, tetapi mampu menggerakkan warga untuk ikut berperan.
Batas Kewenangan RT
Karena RT bukan lembaga pemerintahan formal, maka kewenangannya memiliki batas.
RT Tidak Berwenang Menjadi Penguasa Lingkungan
RT tidak dapat:
❌ membuat aturan yang bertentangan dengan hukum;
❌ menghilangkan hak warga;
❌ memberikan hukuman sepihak;
❌ membatasi warga menyampaikan pendapat;
❌ mengambil keputusan pembangunan secara pribadi.
Kesepakatan lingkungan tetap harus melalui proses komunikasi dan musyawarah warga.
Hak Warga yang Harus Dihormati
Warga bukan hanya penerima pelayanan, tetapi juga memiliki hak dalam kehidupan bermasyarakat.
Hak warga antara lain:
- Hak Mendapat Pelayanan yang Adil
Setiap warga berhak memperoleh pelayanan tanpa diskriminasi.
- Hak Mendapat Informasi
Warga berhak mengetahui informasi yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
Misalnya:
- kegiatan pembangunan;
- program pemerintah;
- kegiatan lingkungan;
- penggunaan dana yang berkaitan dengan masyarakat.
- Hak Menyampaikan Pendapat
Warga berhak memberikan:
- kritik;
- saran;
- usulan;
- masukan.
Perbedaan pendapat bukan ancaman, tetapi bagian dari kehidupan demokratis.
- Hak Berpartisipasi dalam Pembangunan
Masyarakat memiliki hak untuk ikut terlibat dalam pembangunan lingkungan.
Transparansi Pembangunan: Jalan Bukan Sekadar Aspal
Pembangunan fisik seperti jalan, drainase, atau fasilitas umum memang penting.
Namun pembangunan yang baik tidak hanya menghasilkan bangunan yang terlihat secara fisik.
Ada hal yang lebih penting:
- kepercayaan masyarakat;
- rasa memiliki;
- keterlibatan warga;
- tanggung jawab bersama.
Apabila pembangunan menggunakan dana publik, masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui:
- dasar kegiatan;
- sumber pendanaan;
- pihak pelaksana;
- waktu pelaksanaan;
- mekanisme pengaduan.
Keterbukaan informasi bukan berarti mencari kesalahan, tetapi memastikan pembangunan berjalan dengan benar.
Bertanya Bukan Berarti Menolak Pembangunan
Dalam masyarakat demokratis, bertanya adalah bentuk kepedulian.
Warga yang mempertanyakan:
- dasar pembangunan;
- kualitas pekerjaan;
- dampak lingkungan;
bukan berarti menolak pembangunan.
Justru pertanyaan tersebut membantu memastikan pembangunan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Membangun Tata Kelola RT yang Baik
Lingkungan yang sehat membutuhkan prinsip:
Transparansi
Informasi disampaikan secara terbuka.
Akuntabilitas
Setiap pihak bertanggung jawab terhadap tugasnya.
Partisipasi
Warga diberikan ruang untuk terlibat.
Keadilan
Semua warga mendapatkan perlakuan yang sama.
Kolaborasi
RT, RW, pemerintah desa, dan warga bekerja bersama.
Kesimpulan
RT bukan penguasa lingkungan.
RT adalah lembaga kemasyarakatan yang diberi amanah untuk melayani warga dan membantu menciptakan lingkungan yang tertib, aman, serta harmonis.
Ketua RT yang baik bukan yang paling berkuasa, tetapi yang paling dipercaya.
Karena kepemimpinan lingkungan tidak dibangun melalui rasa takut, melainkan melalui:
- keterbukaan;
- pelayanan;
- musyawarah;
- tanggung jawab.
Begitu pula warga yang baik bukan hanya menuntut hak, tetapi juga menjalankan kewajiban untuk menjaga lingkungan.
Pada akhirnya:
RT hadir untuk melayani.
Warga hadir untuk berpartisipasi.
Transparansi membangun kepercayaan.
Dan gotong royong menjadi kekuatan lingkungan. (ds)
