Mohamad Sobari | Darustation.com Ada sesuatu yang menarik ketika kita mulai melihat perubahan sebuah kampung bukan hanya dari apa yang tampak hari ini, tetapi dari arah perubahannya beberapa tahun ke depan. Jalan yang sebelumnya rusak mulai diperbaiki. Program pemerintah masuk ke lingkungan. RT dan RW semakin sering menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintahan. Koperasi menjadi …
Oleh: Mohamad Sobari | Darustation Media sosial telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi dengan pemerintah. Jika dahulu keluhan warga hanya disampaikan melalui musyawarah desa, surat, atau rapat RT/RW, kini cukup dengan sebuah foto, video singkat, atau unggahan di Facebook, Instagram, TikTok, maupun WhatsApp, kondisi sebuah desa dapat diketahui ribuan bahkan jutaan orang dalam waktu singkat. Fenomena …
Oleh: Mohamad Sobari Saya selalu percaya, pemimpin yang baik itu biasanya tidak terlalu sibuk memperbesar rumahnya. Ia sibuk memperbesar tanggung jawabnya. Ia tidak sibuk meninggikan pagar, tetapi meninggikan rasa aman rakyatnya. Ia tidak sibuk memoles ruang tamu, tetapi memikirkan bagaimana ruang hidup masyarakat bisa lebih layak. Karena itu, ketika saya membaca atau mendengar narasi tentang …
— Sebuah Catatan Lapangan tentang Dinamika Kepemimpinan Ekonomi Desa Dalam beberapa tahun terakhir, saya semakin sering mendengar keluhan dari warga desa mengenai proses penunjukan Ketua BUMDes dan Ketua Koperasi Desa. “Kenapa tidak dipilih langsung saja?” “Apa tidak lebih demokratis kalau warga ikut menentukan?” Pertanyaan-pertanyaan seperti itu wajar muncul, apalagi ketika masyarakat mulai sadar akan pentingnya …
Di era digital seperti sekarang, media sosial bukan lagi sekadar ruang hiburan. Ia telah menjadi wadah ekspresi, sarana komunikasi publik, bahkan alat kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Tapi bagaimana jika seorang kepala desa justru melarang warganya untuk bermedia sosial? Apakah tindakan itu sah menurut hukum? Dan apa sanksinya jika larangan tersebut terbukti melanggar aturan? 🧩 …
Program Dana Desa (DD) sejak pertama kali digulirkan pemerintah pada 2015 membawa harapan besar: membangun desa dari pinggiran, memperkuat ekonomi masyarakat, hingga mempercepat pemerataan pembangunan. Setiap tahun, dana miliaran rupiah turun ke desa. Namun, cerita manis itu kerap tercoreng oleh masalah klasik: minimnya transparansi, salah kelola, bahkan korupsi. Belakangan, gelombang aksi demo warga terhadap kepala …