Ketika jabatan menjadi kebanggaan, tetapi tanggung jawab tidak dijalankan. Ketika banyak orang ingin memiliki posisi, tetapi sedikit yang benar-benar menunjukkan hasil kerja. Siapa yang akhirnya dirugikan? Masyarakat dan nama baik desa itu sendiri.
Oleh: Mohamad Sobari | Darustation.com
Desa Bukan Milik Segelintir Orang
Ada persoalan yang perlu menjadi bahan introspeksi dalam kehidupan pemerintahan dan kelembagaan desa. Persoalan tersebut bukan hanya menyangkut kepala desa, tetapi juga seluruh unsur yang memiliki jabatan, kedudukan, dan tanggung jawab dalam lingkungan desa.
Mulai dari kepala desa, perangkat desa, ketua RT/RW, pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengurus koperasi, hingga pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Masing-masing memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda. Namun, semuanya mempunyai satu kepentingan yang seharusnya sama, yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung kemajuan desa.
Sayangnya, dalam praktik kehidupan organisasi dan pemerintahan, jabatan terkadang lebih menarik daripada tanggung jawab yang melekat di dalamnya.
Ada yang berambisi mendapatkan posisi, ingin dihormati, ingin memiliki pengaruh, bahkan berusaha mempertahankan jabatan. Namun, ketika sudah mendapatkan kepercayaan, kemampuan menjalankan tugas, keterbukaan, dan hasil kerjanya justru tidak terlihat secara memadai.
Jika pola seperti ini terus dibiarkan, desa berisiko menjadi tempat berkembangnya lingkaran kepentingan, bukan lingkungan yang mendorong pengabdian.
Pertanyaannya sederhana: apakah jabatan diberikan untuk bekerja bagi masyarakat, atau justru dijadikan kesempatan untuk kepentingan pribadi dan kelompok?
- Lingkaran Kekuasaan Tidak Hanya Berada di Kantor Desa
Ketika berbicara mengenai lingkaran kekuasaan desa, perhatian masyarakat sering kali hanya tertuju kepada kepala desa dan perangkatnya.
Padahal, kehidupan desa melibatkan banyak unsur kelembagaan yang memiliki pengaruh terhadap pelayanan, pembangunan, kegiatan sosial, dan perekonomian masyarakat.
Lingkaran tersebut dapat mencakup:
- Kepala desa dan perangkat desa: bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat.
- RT/RW: menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah desa serta membantu penyelenggaraan kehidupan kemasyarakatan.
- BPD: menjalankan fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung aspirasi, serta mengawasi kinerja kepala desa.
- Pengurus koperasi: bertanggung jawab menjalankan organisasi dan usaha koperasi demi kepentingan anggota.
- Pengelola BUMDes: bertanggung jawab mengembangkan usaha desa, mengelola sumber daya, dan mempertanggungjawabkan kegiatan usaha.
Semua unsur tersebut tidak berada dalam satu garis komando. BPD, misalnya, mempunyai fungsi pengawasan, sedangkan koperasi merupakan organisasi ekonomi yang memiliki tata kelola sendiri.
Namun, apabila masing-masing lembaga hanya sibuk mempertahankan jabatan tanpa menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas.
- Ingin Mendapatkan Jabatan, tetapi Tidak Siap Menjalankan Amanah
Jabatan memang memberikan kedudukan dan tanggung jawab. Akan tetapi, jabatan bukan ukuran otomatis bahwa seseorang memiliki kemampuan memimpin atau mengelola organisasi.
Seseorang bisa saja mendapatkan posisi ketua, pengurus, atau pejabat karena proses pemilihan maupun penunjukan yang sah.
Namun, setelah jabatan diperoleh, yang harus dibuktikan adalah kinerjanya.
Jangan sampai:
- Ketua hanya terlihat ketika ada kegiatan seremonial.
- Pengurus aktif ketika pembentukan organisasi, tetapi tidak aktif menjalankan program.
- Perangkat memiliki jabatan, tetapi pelayanan masyarakat tidak berjalan optimal.
- Pengurus koperasi memiliki struktur lengkap, tetapi kegiatan usaha tidak berkembang.
- Pengelola BUMDes mendapatkan amanah, tetapi usaha dan hasil pengelolaannya tidak dapat dijelaskan.
- Pengurus lingkungan meminta warga menjalankan kewajiban, tetapi kurang terbuka mengenai administrasi dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
Tentu saja, kondisi tersebut perlu dibuktikan melalui evaluasi masing-masing organisasi, bukan digeneralisasi kepada seluruh pengurus.
Namun, satu prinsip harus ditegakkan: jangan hanya ingin dihormati karena jabatan, tetapi tidak bersedia dievaluasi berdasarkan hasil pekerjaan.
- RT/RW: Jabatan Lingkungan Bukan Kekuasaan untuk Mengendalikan Warga
RT dan RW merupakan unsur kelembagaan kemasyarakatan yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat.
Karena berada di lingkungan warga, ketua dan pengurus RT/RW seharusnya memahami persoalan sehari-hari, mulai dari kebersihan, keamanan, administrasi, kegiatan sosial, hingga kebutuhan lingkungan.
Namun, jabatan lingkungan dapat kehilangan kepercayaan apabila komunikasi tidak berjalan baik, musyawarah tidak dilaksanakan secara terbuka, dan pertanggungjawaban kegiatan maupun pengelolaan kas warga tidak disampaikan sebagaimana mestinya.
RT/RW bukan penguasa kecil di lingkungan masyarakat.
Jabatan tersebut merupakan amanah untuk melayani dan membangun kebersamaan.
Warga juga berhak menyampaikan pertanyaan, kritik, dan masukan dengan cara yang baik. Sebaliknya, pengurus harus bersedia memberikan penjelasan dan membuka ruang komunikasi.
- BPD: Jangan Kehilangan Fungsi Pengawasan
BPD memiliki posisi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Keberadaan BPD bukan sekadar untuk melengkapi struktur pemerintahan atau menghadiri kegiatan formal.
BPD harus mampu menjalankan fungsi penyaluran aspirasi masyarakat, pembahasan peraturan desa, dan pengawasan kinerja kepala desa sesuai ketentuan.
Apabila ada persoalan pembangunan, penggunaan anggaran, pengelolaan aset, atau pelayanan masyarakat, BPD harus mampu menjalankan perannya secara objektif.
BPD tidak seharusnya hanya terlihat ketika ada rapat atau kegiatan resmi, tetapi kurang terlihat dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Pengawasan bukan berarti harus selalu berseberangan dengan kepala desa. Pengawasan justru diperlukan agar pemerintahan berjalan sesuai aturan.
- Koperasi dan BUMDes: Jangan Hanya Ramai Ketika Membentuk Pengurus
Persoalan jabatan juga dapat ditemukan dalam organisasi ekonomi desa.
Koperasi dan BUMDes memiliki tujuan serta tata kelola yang berbeda, tetapi keduanya membutuhkan pengurus yang memiliki kemampuan, integritas, dan kesungguhan.
Koperasi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Karena itu, pengurus harus mampu menjalankan organisasi, mengembangkan usaha, menjaga kepercayaan anggota, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
Sementara itu, BUMDes harus mampu menunjukkan kegiatan usaha yang nyata dan pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai organisasi hanya ramai ketika pembentukan pengurus, pemilihan ketua, atau penyusunan struktur.
Setelah jabatan diperoleh, kegiatan usaha justru tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Khusus BUMDes yang mendapatkan penyertaan modal desa, masyarakat patut memperoleh informasi dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan.
Pertanyaan yang harus dijawab bukan sekadar siapa direkturnya, siapa sekretarisnya, dan siapa bendaharanya.
Tetapi:
- Apa usaha yang dijalankan?
- Bagaimana perkembangan usahanya?
- Bagaimana pengelolaan modalnya?
- Apa hasil yang diperoleh?
- Apa manfaatnya bagi masyarakat dan desa?
Organisasi ekonomi tidak dinilai dari banyaknya pengurus, melainkan dari kemampuan menjalankan usaha dan memberikan manfaat.
- Ketika Kritik Dianggap Ancaman bagi Lingkaran Kekuasaan
Salah satu persoalan yang dapat merusak kehidupan demokrasi desa adalah ketika kritik masyarakat dianggap sebagai ancaman terhadap kedudukan seseorang atau kelompok.
Warga yang bertanya mengenai anggaran, pembangunan, laporan kegiatan, pengelolaan aset, maupun administrasi organisasi seharusnya mendapatkan jawaban yang jelas.
Jangan sampai orang yang menyampaikan kritik justru dianggap tidak mendukung pemerintah desa atau dipandang sebagai pihak yang mengganggu.
Padahal, masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemimpin yang baik tidak takut terhadap pertanyaan. Pengurus yang bertanggung jawab tidak alergi terhadap evaluasi.
Jika memang bekerja dengan benar, tunjukkan dokumennya. Jika program berjalan, sampaikan hasilnya. Jika terdapat kekurangan, jelaskan dan lakukan perbaikan.
Kritik masyarakat bukan musuh pemerintahan. Justru, kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab dapat menjadi alat untuk memperbaiki tata kelola desa.
- Dampaknya: Kepercayaan Masyarakat Menurun, Citra Desa Ikut Rusak
Ketika jabatan lebih diutamakan daripada tanggung jawab, dampaknya tidak berhenti pada individu atau organisasi yang bersangkutan.
Dampaknya dapat meluas menjadi persoalan sosial dan kelembagaan.
Beberapa akibat yang perlu diwaspadai:
- Menurunnya kepercayaan masyarakat. Warga mulai meragukan kemampuan dan integritas orang-orang yang diberikan amanah.
- Lemahnya pelayanan. Kebutuhan masyarakat tidak tertangani secara optimal.
- Terhambatnya pembangunan. Program dan kegiatan berisiko tidak berjalan sesuai perencanaan.
- Munculnya konflik kepentingan. Kepentingan pribadi atau kelompok dapat mengalahkan kepentingan umum.
- Melemahnya fungsi kelembagaan. Organisasi hanya memiliki struktur, tetapi tidak menunjukkan kinerja yang sepadan.
- Rusaknya citra desa. Nama baik desa ikut terdampak akibat perilaku dan kinerja pihak-pihak yang tidak menjalankan amanah dengan baik.
Desa sebenarnya memiliki banyak potensi. Ada masyarakat yang memiliki kemampuan, ada sumber daya ekonomi, ada aset, dan ada peluang pembangunan.
Namun, seluruh potensi tersebut sulit berkembang apabila orang-orang yang diberikan kepercayaan tidak menjalankan tanggung jawab secara sungguh-sungguh.
- Apa Kata Aturan? Jabatan Memiliki Tanggung Jawab dan Batas Kewenangan
Persoalan tata kelola desa bukan hanya masalah etika, tetapi juga memiliki landasan hukum.
Beberapa peraturan yang relevan antara lain:
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2024
Mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa, tugas dan kewajiban kepala desa, kelembagaan desa, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan profesional.
Khususnya Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 29 yang mengatur tugas, kewajiban, serta larangan bagi kepala desa.
Peraturan BPK+1
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa
Menjadi peraturan pelaksanaan terbaru yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa, keuangan dan aset desa, pembangunan, kelembagaan, serta pembinaan dan pengawasan desa.
JDIH BPK+1
- Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
Menjadi rujukan mengenai kedudukan dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa, termasuk unsur RT/RW dalam kerangka kelembagaan kemasyarakatan.
JDIH BPK+1
- Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
Mengatur keanggotaan, fungsi, tugas, hak, kewajiban, kewenangan, serta pembinaan dan pengawasan BPD.
JDIH BPK
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian beserta perubahannya
Menjadi landasan penyelenggaraan organisasi koperasi, pengelolaan, kepengurusan, serta pertanggungjawaban kepada anggota.
JDIH BPK
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
Mengatur pendirian, organisasi, modal, aset, kegiatan usaha, pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, serta pembinaan dan pengembangan BUMDes.
Peraturan BPK
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan beserta perubahannya
Menjadi landasan penggunaan kewenangan pemerintahan dan pencegahan penyalahgunaan wewenang.
Peraturan BPK
Catatan: Ketentuan hukum di atas harus diterapkan sesuai kedudukan masing-masing lembaga. Tidak semua pengurus RT/RW, BPD, koperasi, dan BUMDes tunduk pada mekanisme pertanggungjawaban yang sama.
- Desa Membutuhkan Evaluasi Menyeluruh, Bukan Sekadar Pergantian Pengurus
Sudah saatnya seluruh unsur kelembagaan desa melakukan introspeksi.
Evaluasi tidak boleh hanya ditujukan kepada kepala desa. Perangkat desa, pengurus RT/RW, BPD, koperasi, dan BUMDes juga perlu dievaluasi berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Pertanyaan yang patut diajukan:
- Apakah setiap orang sudah menjalankan tugas sesuai jabatannya?
- Apakah program kerja benar-benar dilaksanakan?
- Apakah administrasi dan laporan pertanggungjawaban tersedia?
- Apakah keuangan dikelola secara terbuka sesuai aturan?
- Apakah masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi?
- Apakah jabatan diisi oleh orang yang memiliki kemampuan dan integritas?
- Apakah organisasi memberikan manfaat nyata?
Jika jawabannya belum memuaskan, perlu dilakukan pembenahan melalui mekanisme yang sah.
Tidak perlu mempertahankan seseorang hanya karena kedekatan, loyalitas, atau kepentingan kelompok.
Jabatan harus diukur dari tanggung jawab, bukan dari seberapa lama seseorang mampu mempertahankannya.
Penutup: Jangan Sampai Desa Dipenuhi Jabatan, tetapi Kehilangan Pengabdian
Desa bukan milik kepala desa. Desa bukan milik perangkat desa. Desa bukan milik ketua RT/RW, BPD, pengurus koperasi, ataupun pengelola BUMDes.
Desa adalah milik masyarakat yang harus dibangun dan dikelola untuk kepentingan bersama.
Setiap orang yang menerima amanah harus memahami bahwa jabatan memiliki konsekuensi tanggung jawab.
Jangan hanya ingin mendapatkan kedudukan, tetapi tidak siap bekerja.
Jangan hanya ingin dihormati, tetapi tidak mau dievaluasi.
Jangan hanya ingin memiliki pengaruh, tetapi mengabaikan kepentingan masyarakat.
Jangan sampai seluruh unsur kelembagaan justru membentuk lingkaran kepentingan yang saling menjaga posisi, sementara persoalan masyarakat tidak mendapatkan penyelesaian.
Sebab, desa tidak akan maju hanya dengan banyaknya orang yang memiliki jabatan. Desa akan maju apabila orang-orang yang mendapatkan amanah benar-benar mampu bekerja, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat.
Pada akhirnya, yang harus dijaga bukanlah kekuasaan seseorang atau kelompok, melainkan kepercayaan masyarakat, kehormatan lembaga, dan nama baik desa.
Jangan ramai ketika memperebutkan jabatan, tetapi sepi ketika masyarakat menunggu hasil kerja. Jabatan adalah amanah, bukan alat untuk membangun kekuasaan pribadi.
Sumber dan referensi
| No. | Peraturan | Pokok pengaturan |
| 1 | UU 6/2014 jo. UU 3/2024 | Pemerintahan dan kewajiban kepala desa |
| 2 | PP 16/2026 | Pelaksanaan pemerintahan desa |
| 3 | Permendagri 18/2018 | Lembaga kemasyarakatan desa |
| 4 | Permendagri 110/2016 | Fungsi dan tugas BPD |
| 5 | UU 25/1992 beserta perubahan | Perkoperasian |
| 6 | PP 11/2021 | BUMDes |
| 7 | UU 30/2014 beserta perubahan | Administrasi pemerintahan |
Caption Facebook DaruStation:
Jangan sampai desa dipenuhi orang-orang yang ingin memiliki jabatan, tetapi lupa menjalankan tanggung jawab. Kepala desa, perangkat, RT/RW, BPD, koperasi, dan BUMDes memiliki amanah masing-masing. Sudahkah semuanya bekerja untuk masyarakat?
DaruStation — Mengawal informasi, menyuarakan kepedulian, mendorong transparansi.
Catatan redaksi: Tulisan ini merupakan opini dan ajakan evaluasi tata kelola kelembagaan desa. Tidak dimaksudkan untuk menuduh individu atau menyimpulkan adanya pelanggaran tanpa bukti. Setiap dugaan persoalan harus diperiksa berdasarkan fakta, dokumen, dan mekanisme yang berlaku.
