Menampilkan 4 Hasil
Kebijakan Publik

Dari Budayawan: Putusan MK Gibran dan Pertanyaan tentang Budaya Hukum Kita

Oleh: Mohamad Sobari | Budayawan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perkara syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka telah dibacakan pada Selasa malam, 6 Oktober 2026. Bagi saya, persoalan ini tidak semata-mata berhenti pada nama Gibran, ijazah, ataupun siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam sebuah perkara hukum. Ada persoalan yang lebih besar dan menurut saya jauh …

Politik

Kampung Indah Menuju 2029: Ketika Jalan, Aset Kampung, RT/RW, Koperasi, Kepala Desa dan Legislator Mulai Masuk dalam Satu Peta

Mohamad Sobari | Darustation.com Ada sesuatu yang menarik ketika kita mulai melihat perubahan sebuah kampung bukan hanya dari apa yang tampak hari ini, tetapi dari arah perubahannya beberapa tahun ke depan. Jalan yang sebelumnya rusak mulai diperbaiki. Program pemerintah masuk ke lingkungan. RT dan RW semakin sering menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintahan. Koperasi menjadi …

Desa

Merdeka Bukan Berarti Bebas Berkuasa

Ketika Kekuasaan, Mayoritas dan Anggaran Berhadapan dengan Rakyat Mohamad Sobari | Darustation Ada kalimat yang sering kita dengar: “Kita sudah merdeka.” Benar. Indonesia telah merdeka. Tetapi kemerdekaan tidak pernah berarti seseorang bebas melakukan apa saja. Begitu pula dengan kekuasaan. Ketika seseorang memperoleh jabatan, kewenangan, dukungan mayoritas, bahkan akses terhadap anggaran, bukan berarti ia memperoleh kebebasan …

Pemerintahan

Demokrasi Dimulai dari Grup WhatsApp? Refleksi Tata Kelola RT, RW, dan Hak Warga atas Informasi

Oleh: Mohamad Sobari | Darustation Di era digital, grup WhatsApp telah berkembang menjadi lebih dari sekadar media percakapan. Di banyak lingkungan perumahan dan permukiman, grup WhatsApp RT maupun RW telah menjadi pusat penyebaran informasi, koordinasi kegiatan, penyampaian hasil musyawarah, hingga ruang diskusi berbagai persoalan masyarakat. Perubahan ini membawa banyak manfaat karena komunikasi menjadi lebih cepat …